BANDUNG, HALOJABAR.COM – PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII mencanangkan rehabilitasi lahan kritis di Provinsi Jawa Barat dan Banten dengan total luasan lahan rehabilitasi mencapai lebih dari 1.000 hektare.
Direktur PTPN VIII, Didik Prasetyo mengatakan, lewat rehabilitasi tersebut, pihaknya siap menjaga kelestarian lingkungan dengan memperbaiki kerusakan alam dan melindungi seluruh potensi sumber daya alam bagi kelangsungan hidup masyarakat.
“Upaya rehabilitasi diharapkan juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan target utama penghijaun, perbaikan ekosistem, revitalisasi das, konservasi untuk resapan air,” kata Didik dalam keterangan resminya, Kamis (13/1/2022).
Upaya yang akan dilakukan, yakni penanaman pohon endemic di daerah lahan kritis, lahan gundul, daerah potensi banjir, kekeringan, dan eks areal penebangan liar dengan melaksanakan koordinasi dengan aparat dan sosialisasi berkelanjutan kepada masyrakat untuk penghijauan.
“Program Rehabilitas Lahan Kritis PTPN VIII menargetkan pelaksanaan penanaman pada tahun 2021 s/d tahun2022 dan target pemeliharaan dilaksanakan pada tahun 2023 s/d tahun 2026,” katanya.
Sebagai langkah awal, lanjut Didik, pihaknya telah mencanangkan rehabilitasi lahan kritis di lahan seluas 82,71 hektar dengan jumlah pohon sebanyak 27.862 pohon (populasi 400 pohon pernah hektare) pada 11 Maret 2021.
Upaya tersebut dilakukan di beberapa unit Kebun PTPN VIII sebagai bentuk pencegahan alih fungsi lahan dan bencana alam dengan fokus utama di empat lokasi prioritas, yaitu Kebun Gedeh-Mas Kabupaten Bogor, Kebun Kertamanah Kabupaten Bandung, Kebun Cikumpay Kabupaten Purwakarta dan Kebun Cisalak Baru Provinsi Banten.
“Target pemulihan selanjutnya adalah konservasi sebanyak 402.708 pohon yang berlokasi di 19 kebun dengan total luasan 1.006,77 hektare sampai dengan tahun 2026,” sebutnya.
Didik juga mengatakan bahwa rehabilitasi lahan kritis di Jabar dan Banten merupakan kewajiban semua pihak. Menurutnya, kunci keberhasilan program ini adalah kolaborasi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pihak swasta, organisasi non pemerintah, akademisi, aktivis lingkungan, masyarakat dan pihak lain.
