APK Dipasang Tanpa Izin di Rumah, Jangan Asal Cabut, Laporkan ke Bawaslu

Masyarakat yang merasa terganggu dengan pemasangan APK yang tak berizin di lingkungan atau rumah mereka bisa melaporkan ke pihak Panwascam agar menurunkannya supaya terhindar dari delik pidana. (Foto/HALOJABAR.COM)

HALOJABAR.COM – Masyarakat yang merasa dirugikan akibat pemasangan alat peraga kampanye (APK) oleh partai politik atau tim sukses caleg diminta jangan takut untuk melaporkan ke Bawaslu atau Panwascam.

Jangan sampai hak privasi masyarakat terganggu dan dicap sebagai salah satu pendukung caleg atau parpol. Namun di sisi lain tidak dianggap menghalangi kampanye yang bisa dianggap sebagai pelanggaran pidana.

“Masyarakat jangan takut untuk melapor, kalau ada APK yang dipasang di rumah dan tidak merasa memberikan izin laporkan saja. Bisa ke kami (Bawaslu) atau petugas Panwascam di wilayahnya,” kata Ketua Bawaslu KBB, Riza Nasrul Falah Sopandi kepada wartawan saat ditemui di kantornya, Senin 18 Desember 2023.

Pihaknya berkaca kepada kejadian seperti beberapa waktu lalu di Yogyakarta ketika ada masyarakat yang mencabut APK di rumahnya karena ditempelkan tanpa izin, namun justru diancam somasi. Sehingga sebaiknya ketika itu terjadi masyarakat sebaiknya lapor ke Panwascam setempat.

Menurutnya secara aturan, pencopotan APK oleh warga termasuk delik pidana karena bisa dianggap menghalang-halangi kampanye. Mengingat pihak yang punya kewenangan untuk menurunkan atau mencopot atribut APK adalah Satpol PP didampingi Bawaslu.

BACA JUGABawaslu Banyak Terima Laporan Polusi Visual dari APK yang Terpasang di Tempat Terlarang

“Sebenarnya, kita sudah mengingatkan secara verbal kepada setiap parpol atau timses caleg, bahwa ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Serta menekankan supaya APK dipasang ditempat yang tidak terlarang,” tandasnya.

Adapun jika warga merasa terganggu dengan APK bisa dilaporkan kepada Bawaslu agar bisa segera dicabut atau dilepas. Nantinya pihaknya akan memberikan himbauan kepada tim sukses atau calon yang bersangkutan agar menurunkan APK tersebut, karena yang harus mencopot adalah partai bersangkutan.

Follow dan baca artikel terbaru dan menarik lainnya dari HaloJabar di Google News