Imbas Dugaan Pencatutan Data Warga untuk Pilkada, Bawaslu KBB Buka Posko Pengaduan

Ketua Bawaslu KBB, Riza Nasrul Falah. (Adi Haryanto/HALOJABAR)

HALOJABAR.COM- Bawaslu Kabupaten Bandung Barat atau KBB langsung merespons dugaan adanya pencatutan data atau nama warga yang diklaim untuk mendukung pasangan independen di Pilkada KBB 2024.

Yakni dengan membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang data pribadinya dicatut atau diambil tanpa izin untuk kemudian disertakan sebagai syarat dukungan pasangan calon independen Sundaya-Aa Maulana.

Baca Juga: Hasil Survei SMRC untuk Pilkada KBB 2024, Hengki Kurniawan Unggul Jauh dari Figur Lainnya

“Kami (Bawaslu) dan Panwas se-KBB membuka posko aduan bagi masyarakat yang namanya merasa dicatut untuk mendukung pasangan independen,” kata Ketua Bawaslu KBB, Riza Nasrul Falah saat dihubungi, Selasa 9 Juli 2024.

Baca Juga: Waduh, Data Warga KBB Diduga Dicatut untuk Dukungan Calon Independen

Riza menyebutkan, perlindungan data pribadi milik masyarakat berada pada regulasi yang berbeda. Verifikasi faktual (Vermin) secara subtansi memastikan prinsipal tersebut mendukung atau tidak mendukung.

Hingga kemudian di lapangan ada masyarakat yang tercatut namanya mendukung untuk salah satu pasangan calon yang akan berkontestasi dalam Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) itu tidak dapat dibenarkan.

Menurutnya, posko pengaduan telah dibuka bagi masyarakat seperti halnya pada Pemilu 14 Februari lalu untuk mengadukan ada potensi pelanggaran termasuk pelanggaran dalam perhelatan Pilkada serentak kali ini.

Baca Juga: Artis Terjun di Pilkada KBB, Unggul Popularitas tapi Minim Pengetahuan Pemerintahan

“Sejauh ini dari berbagai wilayah sudah ada masyarakat yang mengadukan terkait pencatutan data pribadinya,” tuturnya.

Baca Juga: Pilkada KBB 2024: Hasil Survei Elektabilitas Edi Rusyandi Unggul dari Figur Lain

Terkait jumlah masyarakat yang telah menyampaikan aduan, Riza menjelaskan, masih menunggu hasil agregasi atau fungsi pengelompokan untuk nantinya ditindak lanjuti mulai dari tahapan kecamatan sampai tingkat kabupaten/kota.

“Datanya masih menunggu proses rekap dan pleno di Panwas Kecamatan sebelum diserahkan ke tingkat kabupaten,” pungkasnya.***

Follow dan baca artikel terbaru dan menarik lainnya dari HaloJabar di Google News