Ini Dia Keberadaan PAFI di Era Kemajuan Teknologi

ilustrasi farmasi (dok. pixabay)
ilustrasi farmasi (dok. pixabay)

HALOJABAR.COM – Di era globalisasi sekarang ini akses informasi sangat mudah didapatkan masyarakat. Mulai dari tekhnologi informasi, transportasi, pendidikan, hingga bidang kesehatan bisa diakses dengan sentuhan jari.

Masifnya kemajuan tekhnologi memberi dampak positif bagi yang menggunakannya secara bijak, tetapi akan jadi bumerang bahaya bagi pengguna jika tidak digunakan secara baik. Bukan hanya orang dewasa saja yang bisa mengakses, anak-anak pun dengan mudah mengakasesnya. Apalagi saat pandemi covid19 adanya aturan yang mewajibkan anak sekolah untuk belajar daring, membuat orang tua siswa mengizinkan anaknya menggunakan gadget.

Beragam modus kejahatan siber dilakukan oleh para penjahat siber guna mendapatkan informasi tertentu maupun keuntungan bagi mereka. Data BSSN (Badan Siber Sandi Negara) mengidentifikasi sebanyak 1.674.185 data exposure yang mempengaruhi 429 instansi.

Darknet exposure merupakan kondisi ketika terdapat data/informasi kredensial akun pada suatu
instansi/organisasi tertentu yang terekspos di darknet, baik itu pada forum jual beli data, forum diskusi hacker, maupun pada instant messaging, sehingga berpotensi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan. Darknet exposure dapat disebabkan adanya infeksi malware stealer pada perangkat pengguna, ataupun disebabkan adanya pencurian/dump database suatu organisasi.

Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa sektor pemerintahan memiliki persentase tertinggi dari total data exposure, yaitu sebesar 39,78%, diikuti oleh sektor Keuangan dengan 9,86%, sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan 9,63%, sektor Transportasi dengan 3,40%, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan 1,75%, Kesehatan dengan 0,23%, Pangan dengan 0,2%, Pertahanan dengan 0,12%, dan sektor Lainnya sebesar 35,04%.

Sektor kesehatan mendapat 0,23%, meskipun dilihat dari persentasenya, tetapi bidang ini punya kerentanan kejahatan siber. Sebagai contoh jual beli bebas obat-obatan, obat palsu, obat ilegal dan sebagainya.

Menurut KepMenKes No. 1010 / 2000: Obat palsu adalah obat yang diproduksi oleh yang tidak berhak
berdasarkan peraturan per-undang undangan yang berlaku dengan penandaan yang meniru identitas obat lain yang telah memiliki izin edar.

Maraknya peredaran obat palsu di Indonesia disebabkan karena Indonesia memiliki potensi pasar yang besar karena salah satunya ialah banyaknya populasi masyarakat untuk dijadikan objek bisnis. Tidak hanya itu bebasnya peredaran obat-obatan illegal ternyata banyak diminati konsumen, ini disebabkan karena obat-obatan tersebut mudah di dapat dan di jual bebas pada setiap toko obat yang
ada.

Padahal jelas, terdapat sanksi pemalsuan obat tertuang di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 pasal 62. Pelaku usaha yang mengedarkan obat ilegal terancam memperoleh pidana maksimal 5 tahun dan denda 2 milyar.

Komsumsi masyarakat terhadap produk obat dan makanan illegal cenderung meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pemerintah Indonesia
mengatur hak-hak konsumen yang harus dilindungi termasuk dalam perlindungan terhadap peredaran obat palsu maupun obat illegal. Karena perlindungan konsumen adalah merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia.

Berdirinya PAFI (Persatuan Ahli Farmasi Indonesia) bagi para ahli farmasi sebagai wadah untuk menghimpun semua tenaga yang bakti karyanya di bidang farmasi menjadi salah satu potensi pembangunan sesuai dengan tupoksinya. Meskipun ahli farmasi Indonesia disamping tugas keseharian, tetap ikut serta mempertinggi taraf kesejahteraan umum, khususnya dibidang kesehatan masyarakat dan farmasi.

Adapun tujuan PAFI yaitu mewujudkan masyarakat adiil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat Indonesia, mengembangkan dan meningkatkan pembangunan farmasi Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan anggota.

PAFI tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Organisasi ini merupakan organisasi tertua. Beralamat di Jalan SMPN 147 Kavling Nomor 2 Cibubur. Berikut susunan pengurus periode masa bakti 2022 – 2024.

Mengutip situs resminya, https://pafi.id/, sebagai ketua umum Budi Djanu Purwanto, S.H., M.H., Ketua 1: R. Aguscik Johar, S.E., M.M., Ketua 2: Sunar Nugroho Adiatmoko, S.K.M., M.Si., Sekretaris jendral Drs. Hendro Tri Pancoro, M.M., Bendahara Umum Sri Lestari Mukti Rahayu, S. Sos., Wakil Bendahara Umum Renita, S.E..

Jika pertanyaan atau informasi lebih lanjut bisa menghubungi 021 4211186 / Fax. 021 – 021 – 4211794. Atau melalui email: admin.persatuanahlifamasipusat@gmail.com
Untuk pendaftaran anggota melalui situs www.pafi.id. (Asep)

Follow dan baca artikel terbaru dan menarik lainnya dari HaloJabar di Google News