HALOJABAR.COM- Setelah menjangkau 16,4 juta penerima manfaat, pemerintah kembali melanjutkan program kartu prakerja pada tahun 2023.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Program Kartu Prakerja akan berlanjut tahun 2023 dengan target capaian hingga 1 juta penerima.
Pada tahap awal, anggaran akan dialokasikan sebesar Rp2,67 triliun untuk mencapai target 595 ribu orang. Sedangkan, untuk sisa target sebesar 405 ribu orang, pemerintah akan mengajukan tambahan kebutuhan anggaran Rp1,7 triliun.
Baca Juga: Yuk, Siapkan Diri Anda Ikuti Program Kartu Prakerja Tahun 2023
Kartu Prakerja 2023 Skema Normal
Airlangga menjelaskan, program kartu prakerja berlanjut pada tahun 2023 dengan pelaksanaan skema normal yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 yang aturan pelaksanaannya tertera pada Permenko Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022.
Sejumlah penyesuaian turut mewarnai implementasi Program Kartu Prakerja dengan skema normal tersebut, salah satunya pelaksanaan pelatihan secara luring, daring, maupun bauran.
Pelatihan luring akan dilaksanakan bertahap diawali di 10 provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, NTT, dan Papua.
Baca Juga: Cara Daftar dan Panduan Mendapat Akun Kartu Prakerja Gelombang 48
Insentif Naik Jadi Rp4,2 juta
Adapun untuk besaran bantuan yang akan diterima peserta juga mengalami penyesuaian yakni senilai Rp 4,2 juta per individu, dengan rincian berupa bantuan biaya pelatihan Rp3,5 juta, insentif pascapelatihan Rp600 ribu yang diberikan sebanyak 1 kali, serta insentif survei Rp100 ribu untuk 2 kali pengisian survei.
“Selain itu, pemerintah juga meningkatkan batas minimal durasi pelatihan menjadi 15 jam,” ujar Airlangga dalam keterangan resminya.
Implementasi skema normal Kartu Prakerja yang akan mulai dibuka pada triwulan I 2023 tersebut akan menyasar sejumlah bidang pelatihan keterampilan tertentu yang paling dibutuhkan di masa kini dan mendatang, yakni dengan merujuk pada berbagai kajian mengenai pasar kerja mendatang dalam Indonesia’s Critical Occupation List, Indonesia’s Occupational Tasks and Skills, Studi World Economic Forum “Future Job Report”, serta Riset Indonesia Online Vacancy Outlook.
Selanjutnya, penerima bantuan sosial dari kementerian/lembaga lainnya, seperti Bantuan Subsidi Upah, Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dan PKH diperbolehkan untuk menjadi peserta program Kartu Prakerja tahun 2023 karena tidak lagi bersifat bantuan sosial melainkan berfokus pada peningkatan kompetensi kerja.
Ke depannya, pemerintah berharap agar berbagai lembaga pelatihan dapat berpartisipasi menjadi bagian dalam ekosistem Prakerja dengan mengikuti sejumlah assesmen dan seleksi yag telah ditentukan.
“Pemerintah juga mengajak partisipasi masyarakat melalui skema kemitraan yang merupakan wujud Public Private Partnership (PPP) dalam bidang pengembangan SDM Indonesia,” tegasnya. (*)
