HALOJABAR..COM – Pemdaprov Jabar terbuka terhadap segala aduan, kritik, masukan, dan rekomendasi yang disampaikan masyarakat melalui lembaga Ombudsman atas pelayanan publik yang diberikan.
Ombudsman menjadi mitra terbaik Pemdaprov dalam meningkatkan kecepatan dan merespons aduan, transparan dalam melayani publik, serta meminimalkan biaya.
Demikian dikatakan Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin saat membuka ‘Sosialisasi Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat Tahun 2024’ di El Hotel, Kota Bandung, Rabu 22 Mei 2024.
Bey berharap pelayanan publik di Jabar tetap yang terbaik dan tercepat. Bey mengimbau perangkat daerah, baik di Pemdaprov maupun pemda kabupaten dan kota memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sesuai amanah UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Menurut Bey, pemenuhan standar pelayanan publi menjadi tanggung jawab seluruh perangkat daerah.
BACA JUGA: Bey Machmudin Apresiasi Kodam III Siliwangi dalam Jaga Lingkungan dan Stabilitas Keamanan di Jabar
“Kami (Pemdaprov Jabar) berterima kasih kepada Ombudsman yang akan memberikan rekomendasi atau perbaikan bagaimana pelayanan publik itu harusnya berjalan,” kata Bey.
“Pengaduan pun harusnya secepat mungkin direspons,” tambah Bey.
Pemdaprov Jabar berkomitmen mempercepat respons atas pengaduan masyarakat melalui aplikasi yang dapat diakses melakui hape.
Untuk itu, Pemdaprov telah merilis superapps bernama Sapawarga, yang memungkinkan warga mengakses informasi serta menyampaikan keluhan pelayanan publik.
BACA JUGA: Bey Machmudin Sambut Kedatangan Wamen Kerajaan Arab Saudi di Masjid Raya Al Jabbar
Mengenai kecepatan pelayanan publik, Bey mengungkapkan Pemdaprov Jabar sudah merilis fitur pengaduan, dimana kini masyarakat bisa melaporkan segala keluhan atau aduan lewat platform Sapawarga.
Sapawarga juga bisa menjadi indikator penilaian OPD dalam merespons setiap laporan masyarakat.
“Sapawarga saluran resmi di Jabar. Kalau lewat Sapawarga itu ada datanya, ada respon OPD nya, jadi dengan alat itu kami bisa memantau juga siapa yang cepat merespons keluhan masyarakat, siapa yang lamban dan menjadi indikator bagi kami untuk menilai kinerja dari OPD kami,” jelasnya.
