BANDUNG, HALOJABAR.com – Upaya Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat merealisasikan kurikulum anti korupsi untuk level SMA, SMK dan SLB akan diberlakukan pada pekan ini.
Nantinya, pada kurikulum anti korupsi ini akan melibatkan sejumlah Jaksa untuk menyatroni setiap sekolah.
Langkah ini mencuat setelah Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat Dedi Supandi setelah menemui Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat Asep N Mulyana di kantor Kejati Jabar, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Senin (21/3/2022).
Dedi Supandi mengatakan materi anti korupsi tersebut akan masuk pada mata pelajaran PPKN.
“Rabu besok Pak Kajati akan menyerahkan buku kurikulum pendidikan anti korupsi kepada kepala sekolah sebagai simbol dimulainya,” ujar Dedi Supandi.
Dedi Supandi menyampaikan, tujuan diberlakukannya kurikulum anti korupsi ini memiliki berkaitan dengan pengembangan pendidikan karakter di Jabar.
Dengan demikian, para pelajar memiliki bekal di masa depan untuk tak melakukan perbuatan korupsi.
Selain itu, kurikulum anti korupsi ini juga hadir untuk menyokong momentum G20 yang berlangsung berberapa waktu lalu.
“Insya Allah dengan adanya kurikulum itu akan menjadi sebuah kelembagaan yang sudah ternaungi dan akan kita lakukan pembelajaran di sekolah,” kata dia.
Dia melanjutkan, kurikulum anti korupsi ini juga tidak hanya akan menyentuh peserta didik. Selain itu, pihaknya ingin mengajak tenaga kependidikan untuk mengusung semangat anti korupsi di setiap sekolah.
“Saya sangat salut pak kajati tadi bilang bahwa siap menjadi pengajar langsung ke anak sekolah,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat Asep N Mulyana mengatakan pihaknya mendukung langkah Pemprov Jabar untuk memasukkan materi anti korupsi pada kurikulum pelajar SMA/SMK dan sederajat di Jabar.
“Kita bersama untuk menjadikan Jabar ini bebas korupsi. Salah satunya kami akan melakukan dalam konteks pencegahan ya,” ujar Asep.
