Gelar Musra, Sejumlah Tokoh Masyarakat di KBB Dukung Putra Daerah Jadi Bupati

putra daerah bupati kbb
Sejumlah tokoh dari berbagai kalangan di KBB saat menggelar Musyawarah Rakyat (Musra) Kabupaten Bandung Barat dan sepakat mendorong putra daerah untuk jadi Bupati Bandung Barat di Pilkada 2024. (Adi Haryanto/HALOJABAR.COM)

HALOJABAR.COM – Musyawarah Rakyat (Musra) Kabupaten Bandung Barat (KBB) sepakat mendorong putra daerah untuk jadi Bupati Bandung Barat 2024. Musra yang mengusung tema “Bade Kumaha Bandung Barat di Pilkada 2024” digelar di Bale Pare, Kota Baru Parahyangan, Padalarang, KBB.

Sejumlah tokoh yang hadir di antaranya aktivis pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Massa (Ormas), dan Organisasi Kepemudaan (OKP) se-KBB. Para pendiri KBB dan pemerhati pemerintahan pun turut hadir di acara tersebut.

“Kami sepakat, bahwa putra daerah harua diberi peran dan dukungan untuk bisa menjadi Bupati KBB di Pilkada 2024 ini,” kata salah seorang tokoh masyarakat yang menghadiri acara tersebut, Kustiwa Kartawiria, Senin 10 Juni 2024.

Dirinya beralasan, seorang putera daerah tentunya akan memahami tentang kondisi KBB dengan segudang permasalahannya. Selain itu, putera daerah bakal mempunyai rasa tanggungjawab sehingga akan berusaha menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi saat ini.

BACA JUGA: Pamriadi dan Hengki Kurniawan dapat Surat Tugas dari DPP PDIP untuk Pilkada KBB

Sebaliknya jika mendatangkan calon dari daerah lain, tidak bakalan paham tentang karakteristik dan permasalahan KBB. Apalagi hanya sekadar ingin menjadi pemimpin daerah yang tidak jelas visi misinya dan tidak paham karakteristik KBB.

“Saya melihat di ruang publik yang beredar saat ini ada sekitar lima figur putra daerah yang mumpuni untuk memimpin KBB. Tanpa menapikan ke-Bhineka Tunggal Ika dan diskriminasi pituin atau bukan, kami lebih mendukung figur kepala daerah dari KBB,” sambungnya.

Dikatakannya, Bandung Barat sedang menghadapi segudang permasalahan dan kondisinya jauh panggang daripada api dari tujuan pemekaran. Bagaimana masalah terkait IPM, kesejahteraan, pembangunan yang timpang, hingga korupsi yang telah membuat dua bupati tersandung hukum.

Follow dan baca artikel terbaru dan menarik lainnya dari HaloJabar di Google News