Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jabar Iendra Sofyan, operasi pasar minyak goreng sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam beleid tersebut, pemda provinsi dapat melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok.
“Namun yang kita prioritaskan untuk masyarakat miskin dan daerah yang sulit terjangkau distribusi,” kata Iendra di Kota Bandung. (*)
HALOJABAR.COM- Aliansi eks karyawan PR Menggugat menggelar aksi damai di teras kantor Pikiran Rakyat, Jl….
Namun seiring waktu, mahasiswa tersebut menjadi selebgram yang mendapatkan pemasukan dari konten-kontennya di media sosial….
Sebelum adanya kesalahpahaman yang berkelanjutan, izinkan saya untuk memberikan statement Atas beberapa pertimbangan faktor perekonomian…
Adapun besaran bantuan biaya pendidikan KIP-Kuliah yakni bantuan biaya pendidikan prodi akreditasi A: maksimal Rp…
HALOJABAR.COM – Kabar baik bagi para penggemar olahraga balap motor MotoGP yang tak sabar untuk…
HALOJABAR.COM- Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin nonton bareng bersama warga pertandingan Semifinal Piala Asia…
