HALOJABAR.COM- DPRD Kota Bekasi mengesahkan 5 rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Bekasi, beberapa waktu lalu.
Ketua DPRD Kota Bekasi, Saifuddaulah menjelaskan 5 perda yang disahkan. Pertama, Perda penyelenggaraan usaha depot air minum Isi ulang. Politisi dari partai PKS ini mengatakan, lahirnya perda penyelenggaraan usaha depot air minum Isi ulang tersebut sebagai upaya memberi jaminan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Tujuannya, Saifuddaulah mengatakan agar masyarakat bisa mendapatkan air yang benar-benar bersih dan steril. “Jadi jangan sampai masyarakat dirugikan, karena depot isi ulang memproduksi air tidak sesuai regulasi. Sesuai regulasi yang ada, depot isi ulang harus menggunakan air bersumber dari mata air,” tutur Saifuddaulah.
Kemudian, ia menjelaskan Perda Pengelolaan Bahan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibuat dengan semangat agar BUMD di Kota Bekasi semakin berkembang.
Saifuddaulah juga menjelaskan tentang Perda Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif. Baginya regulasi tersebut penting sebagai upaya menjadikan Kota Bekasi sebagai kota kreatif.
“Aturan ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha berbasis ekonomi kreatif. Dengan payung hukum ini pengembangan ekonomi kreatif lebih mudah,” lanjutnya.
Selain itu, ada juga Perda tentang Pengarusutamaan Gender yang bersifat turunan dari undang-undang. Salah satu produk hukum daerah yang ditetapkan juga ditetapkan adalah Perda Perubahan Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Ketua DPRD Kota Bekasi juga menyinggung soal Raperda Pengelolaan Satu Data yang urung disahkan menjadi perda. Hal ini dikarenakan rekomendasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KUMHAM).
“Rekomendasi KUMHAM cukup dengan Peraturan Wali Kota. Tidak harus dengan Perda, jadi nanti tinggal disinkronkan saja,” tutup Saifuddaulah ***
