HALOJABAR.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat (KBB) menerima sejumlah pengaduan pelanggaran Pemilu Serentak 2024.
Seperti yang mencuat di Daerah Pemilihan (Dapil) 4 KBB, tepatnya di Desa Tanjungjaya, Kecamatan Cihampelas. Kemudian muncul juga laporan dugaan kecurangan soal money politic di Dapil 2 KBB, terbaru soal dugaan pergeseran suara oleh Caleg DPR RI.
Adanya laporan kecurangan oleh para kandidat calon legislatif (Caleg) yang muncul ke permukaan menjadi hal yang wajar. Apalagi banyak isu yang beredar di masyarakat terkait praktik-praktik kotor dalam pesta demokrasi lima tahunan ini.
BACA JUGA: Bawaslu KBB Tangani 3 Kasus Pelanggaran Pemilu, Menyeret Dua Kepala Desa
“Saya mengapresiasi upaya sejumlah Caleg yang mencari keadilan melalui Bawaslu dan KPU. Itu adalah langkah prosedural yang memang harus ditempuh ketika ada dugaan kecurangan,” ucap Tokoh Pendiri KBB, Asep Ado saat ditemui di Padalarang, Sabtu 2 Maret 2024.
Namun, dirinya meminta para Caleg yang mencari keadilan agar tidak berharap terlalu banyak. Pasalnya selama ini aduan pelanggaran yang dilayangkan para caleg ke Bawaslu umumnya tidak selesai sesuai dengan harapan.
Penyelesaian laporan dugaan kecurangan oleh Bawaslu atau KPU biasanya keputusannya hanya dengan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS.
Bahkan terkadang aporan soal penggelembungan suara atau money politic, tidak selesai perkaranya dengan berbagai alasan.
BACA JUGA: Terima Laporan Dugaan Pengalihan Suara Caleg, Bawaslu KBB Gelar Sidang Pemeriksaan
“Yang harus diingat ekspektasinya jangan terlalu tinggi. Sebab tidak ada yang menjamin bahwa penyelenggara (KPU dan Bawaslu) juga jujur dan bersih,” ucapnya.
Dirinya mempertanyakan apakah Ketua KPU KBB berani berjanji melakukan tugasnya secara professional. Pasalnya dia ragu jika Ketua KPU KBB telah mengerjakan pekerjaanya secara professional dan transparan.
