HALOJABAR.COM – JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) segera evaluasi sistem zonasi. Sementara terkait jalur afirmasi, Kemendikbud diminta untuk melakukan pengawasan ketat.
Adanya Indikasi Pungli pada Sistem Zonasi
Pernyataan tegas itu disampaikan Puan, setelah adanya berbagai dugaan pungutan liat (Pungli) PPDB yang terjadi di Garut terkait PPDB 2023. bahkan, di Kota Bogor, Jawa Barat, ditemukan sekitar 300 aduan indikasi manipulasi PPDB, termasuk terkait sistem zonasi dan jalur afirmasi.
Disdik Bogor bahkan mencoret 208 nama siswa yang diduga berbuat curang dalam proses penerimaan peserta didik baru jalur zonasi untuk jenjang sekolah menengah pertama (SMP).
Puan meminta pemerintah melakukan evaluasi sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB), akibat potensi kecurangan pada sistem zonasi.
Baca Juga : Dibuka Hari Ini dan Besok Berikut Cara Mudah Daftar Ulang PPDB Jabar 2023 Tahap 2
Puan mendorong evaluasi dilakukan karena ditemukan-nya manipulasi data kependudukan untuk memanfaatkan jalur afirmasi.
“Jika dilihat dari satu sisi, kejadian manipulasi data kependudukan ini terjadi akibat jumlah sekolah tidak berbanding lurus dengan jumlah calon peserta didik,” ucap Puan, melansir Antara, Jum’at (14/7/2023).
Menurut Puan, data kependudukan yang didaftarkan dalam sistem PPDB itu tidak sesuai dengan data di lapangan, alias ada dugaan dilakukannya manipulasi data kependudukan. Upaya itu agar bisa diterima di sekolah pilihan dengan memanfaatkan kuota jalur afirmasi.
Jalur afirmasi sendiri merupakan jalur penerimaan siswa untuk anak yang berasal dari kalangan keluarga ekonomi kurang mampu dan anak penyandang disabilitas.
Baca Juga : Pilih Sekolahkan Anak di SMA Swasta, Dedi Supandi: Alhamdulillah tidak Ada Utak-atik Zonasi
Ketua DPR RI tersebut memahami, sistem zonasi bertujuan baik untuk mengatasi ketimpangan, terutama kastanisasi di dunia pendidikan. Kastanisasi yang dimaksud adalah pengkategorian sekolah unggulan atau favorit dengan sekolah non-unggulan.
