HALOJABAR.COM – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendorong sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk diperbaiki.
Pasalnya banyak keluhan di masyarakat terkait penerapan di lapangan yang banyak terjadi salah kaprah, selain masih minimnya infrastruktur sekolah di daerah-daerah sehingga tidak mendukung sistem itu.
“Permasalahan utamanya yakni, sistem zonasi banyak yang mendorong agar dihilangkan,” kata anggota Komisi IV DPRD KBB Fraksi Gerindra, Amung Ma’mur saat dihubungi, Sabtu 4 Mei 2024.
Menurut Amung, terkait sistem zonasi Komisi IV DPRD KBB sudah berulang kali membahas pelaksanaan PPDB tersebut. Jangan sampai di lapangan ada pihak-pihak terutama siswa didik yang dirugikan karena tidak bisa terakomodir di sekolah tertentu.
BACA JUGA: PPDB 2024, Bey Machmudin: Peserta Didik Berhak Mendapatkan Kesempatan Yang Sama
Terkait permasalahan tersebut, lanjut dia, DPRD KBB sempat menemui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Dirjen Pendidikan Dasar untuk menyampaikan hasil reses dan aspirasi masyarakat di KBB.
“Ya, karena banyak masyarakat yang menanyakan terkait zonasi, kami sudah menyampaikannya ke Kemendikbud) melalui Dirjen Pendidikan Dasar,” tandasnya.
Amung mengakui, tujuan dari zonasi sebenarnya baik supaya tidak ada pengkotak-kotakan atau sekolah favorit. Namun kondisi di lapangan tidak semudah sebagaimana yang direncanakan, sebab masih banyak daerah yang belum mencukupi sekolah negerinya.
Komisi IV DPRD KBB juga sudah melaksanakan rapat dengan dinas terkait. Ternyata banyak masyarakat yang salah dalam cara mendaftar. Orang yang berprestasi daftar ke jalur zonasi sementara orang zonasi daftar ke jalur prestasi.
BACA JUGA: Komisi IV DPRD Kota Bekasi Evaluasi Proses PPDB 2023/2024
Sebab ada empat jalur PPDB yang bisa diakses. Adapun empat jalur tersebut yakni, jalur prestasi yang tidak mengenal zonasi, jalur afirmasi, jalur zonasi, serta jalur perpindahan orang tua.
