HALOJABAR.COM – Platform media sosial resmi dilarang menjalankan e-commerce (social commerce) atau layanan jual beli. Salah satunya adalah TikTok Shop.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mendukung Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik.
Ini terkait dengan isu yang beredar seperti media sosial yang menjadi alat transaksi jual beli. Atau lebih spesifiknya adalah TikTok Shop yang dianggap mengganggu keberlangsungan usaha mikro kecil menengah (UMKM).
“Kami di daerah mengikuti (aturan pusat), karena ada aturan tegas bahwa platform media sosial dengan media ekonomi itu dipisah,” ujar Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, Elly Wasliah, dilansir pada Kamis, 28 September 2023.
Media ekonomi atau social commerce dirasa Elly seharusnya memang tidak beroperasi di media sosial, tetapi marketplace khusus untuk transaksi jual beli.
BACA JUGA: Soal TikTok Shop, Pemkot Bandung Ikuti Aturan Pusat
“Sudah sejalan itu memang media ekonomi seperti Shopee atau Tokopedia itu tidak pada medsos. Jadi tegas, kalau TikTok ini medsos iya, ekonomi iya. Parahnya lagi produsen yang besar ikut turun. Itu membanting pada pelaku ekonomi,” jelasnya.
Hingga saat ini, Elly mengaku belum menerima keluhan dari para pedagang di kawasan trade center seperti ITC, Pasar Andir juga Pasar Baru soal mengalami penurunan omzet.
“Sementara ini belum ada (keluhan) karena perlu diluruskan. Tapi beberapa trade center yang mengalami penutupan. ITC, Pasar Andir dan Pasar Baru dikelola Perumda pasar. Kita koordinasi penyebabnya. Sehingga jangan disalahkan soal TikTok shop, mungkin ada faktor lain,” bebernya.
BACA JUGA: Mana yang Lebih Menguntungkan, Berjualan di Shopee atau TikTok Shop? Temukan Jawabannya
