HALOJABAR.COM – Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin bertemu utusan Japan International Cooperation Agency (JICA) guna mengakselerasi berbagai proyek strategis di Jabar.
Proyek yang dibahas di antaranya TPPAS Regional Legoknangka, Pelabuhan Patimban, proyek pembangunan jalan Tol akses Patimban, hingga kawasan Rebana.
Untuk progres TTPAS Regional Legoknangka, saat ini tengah pada proses pembentukan Badan Unit Pelaksana atau BUP. Sejalan itu masih terus didorong persetujuan akhir terkait dukungan kelayakan atau Viability Gap Fund (VGF).
Setelah BUP terbentuk, baru akan melangkah ke progres selanjutnya yakni persetujuan dengan PLN terkait studi kelayakan dan studi interkoneksi.
“(JICA) Sama dengan kita, ingin segera berjalan dan ada beberapa issue yang memang tengah dibahas kami minta JICA untuk membantu mempercepat penyelesaiannya agar bisa groundbreaking tahun depan,” ujar Bey Machmudin usai pertemuan di Gedung Sate Bandung, Kamis (9/11/2023).
Pelabuhan Patimban, diproyeksikan sebagai pelabuhan internasional dengan potensi daya saing ekonomi daerah berbasis ekspor impor dan distribusi logistik.
Pelabuhan Patimban diharapkan akan menyumbang 50 persen pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.
Untuk mendukung itu, maka jalan tol
akses Patimban pun perlu percepatan. Proyek ini pun dilakukan melalui skema KPBU. Dengan porsi dukungan pemerintah dengan pinjaman JICA (22,94 kilometer), dan Porsi BUJT (14,11 kilometer).
Porsi dukungan pemerintah sudah tercantum dalam Green Book 2022 dan Daftar Kegiatan dengan target penyelesaiannya Oktober 2025.
“Tol Patimban, mereka berharap tahun depan sudah mulai beroperasi, dari kilometer 89 dari Cipali ke Patimban,” tutur Bey.
“Adapun jarak tempuh jalan tol akses Patimban sepanjang kurang lebih 37,05 kilometer direncanakan dapat ditempuh dalam sekitar 23 menit,” tambahnya.
Jalan tol akses Patimban juga menjadi salah satu proyek strategis nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
