HALOJABAR.COM– Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Plt Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi memberikan apresiasi terhadap program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Pasalnya, program GPM yang digelar secara berkelanjutan dibeberapa wilayah di Jawa Barat ini dinilai berhasil mengendalikan inflasi.
Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin mengaku bahwa program tersebut dapat membantu pemerintah pusat dalam mengendalikan inflasi beras yang saat ini terjadi di tengah masyarakat.
BACA JUGA: Harga Beras Masih Tinggi, Pemda KBB Koordinasi dengan Bulog untuk Operasi Pasar
“GPM (Gerakan Pangan Murah) Jabar baik karena inflasi sampai September 2023 itu 2,35 persen. Kalau inflasi year to date 1,6 persen, jadi kurang lebih sampai akhir tahun itu 3 persen kita optimis bisa inflasi,” kata Bey Machmudin di Gedung Sate, Jl. Diponegoro, Kota Bandung Selasa, 17 Oktober 2023.
Bey menyebut, jika program GPM ini terus dilanjutkan, setidaknya sampai akhir tahun 2023, dirinya optimistis inflasi di Jabar bisa dikendalikan hingga 3 %. Untuk itu, pihaknya sudah mengajukan anggaran tambahan di APBD Perubahan 2023 untuk kembali menggelar GPM.
“Pangan murah itu kan terbagi-bagi, tapi masih ada 50 kali lagi sampai akhir tahun dibeberapa daerah,” pungkasnya.
Sebelumnya, dalam acara Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak Se-Indonesia di kantor Badan Pangan Nusantara, Jakarta, Senin (16/10/2023) yang dilaksanakan dalam rangka menyambut peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) 2023, Kementerian Pertanian mendorong kepala daerah untuk memperkuat produksi pangan guna menekan inflasi, khususnya merealisasikan target produksi beras sebanyak 35 juta ton pada musim panen yang akan datang. Target tersebut mengalami peningkatan dari target sebelumnya yang hanya 31 juta ton.
