HALOJABAR.COM– Di tengah pembangunan kawasan kota Bekasi yang signifikan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi mengingatkan tiga pekerjaan rumah (PR) Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.
Ketua DPRD Kota Bekasi H.M Saifuddaulah menjelaskan tiga PR itu adalah kemacetan, Pendidikan, dan banjir.
“PR pertama itu soal infrastruktur banjir masih terjadi walaupun sudah ada perbaikan-perbaikan drainase,” ungkap Saifuddaulah.
Baca Juga: Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Rahmat Faisal Soroti Optimalisasi Pelayanan Masyarakat
Upaya Pemkot Bekasi membuat penampungan air seperti polder untuk tidak terjadi banjir masih terkendala pembebasan lahan. Hal itu perlu ditangani serius agar dapat berjalan maksimal upaya penanganan banjir.
“Pembebasan lahan di Jatimakmur masih terkendala. Ini harus segera dapat diselesaikan, karena Polder ini sangat dibutuhkan untuk menangani banjir,” kata dia.
“Semua persoalannya harus dirinci mulai dari hulu ke hilir. Sehingga dapat membuat rencana-rencana baru dalam penanganannya. Seperti bangun Polder atau embung air. Perbaikan sistem drainase dan normalisasi sungai atau kali juga harus dilakukan,” jelas Saifuddaulah.
“PR” kedua, dikatakannya, yaitu terkait infrastruktur pendidikan juga harus menjadi perhatian, seperti persoalan pembelian lahan untuk infrastruktur pendidikan. Karena sejumlah gedung sekolah terkendala kepemilik aset. Sehingga perlu segera diganti lokasi sekolahnya.
Baca Juga: Dapat Kritik Keras dari DPRD Kota Bekasi, Maklumat Surat Edaran Ramadan Direvisi
“Nah yang seperti ini kan harus cepat dan segera dalam penanganannya,” tegas dia.
Persoalan ketiga yang harus ditangani oleh Pemkot Bekasi yakni persoalan kemacetan yang kerap terjadi di beberapa titik di Kota Bekasi.
Ia meminta agar Pemkot Bekasi berupaya menyediakan transportasi umum yang memadai dan nyaman. Kemudian juga terus mendorong agar warga Kota Bekasi ini beralih tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi, tapi menggunakan transportasi umum.
