Pihaknya juga telah menyiapkan langkah strategis dalam mengendalikan inflasi ke depannya. Bahkan, para camat di Kabupaten Majalengka juga sengaja dihadirkan dalam High Level Meeting Pengendalian Inflasi bersama BPS Majalengka, Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Cirebon, dan lainnya.
“Kami juga akan mencanangkan gerakan menanam komoditas penyumbang inflasi seperti cabai yang melibatkan TP PKK Kabupaten Majalengka, dan menggandeng tokoh agama agar mengimbau masyarakat tidak berperilaku konsumtif karena dikhawatirkan memicu inflasi,” ujarnya.
Pihaknya juga siap melakukan langkah intervensi harga pasar ketika harga kebutuhan pokok di pasaran merangkak naik. Bahkan, termasuk memberikan subsidi transportasi untuk angkutan barang sehingga harganya tidak berbeda jauh ketika di tingkat produsen dan pasaran.
“Peningkatan indeks kebahagiaan masyarakat dan UMKM juga turut memberikan andil dalam pengendalian inflasi. Sehingga program culinary night di tiap kecamatan akan digencarkan seiring program lain yang disiapkan TPID Kabupaten Majalengka,” katanya.
BACA JUGA: Syarat dan Cara Membuat KIA atau KTP Anak di Majalengka Melalui Posyandu
Ia mengatakan, rencana untuk menjaga suplai kebutuhan pokok penyumbang inflasi juga telah disiapkan. Pasalnya, selama ini sejumlah komoditas seperti cabai yang dihasilkan Majalengka ternyata dikirim dahulu ke pasar induk di Cirebon baru kemudian dijual kembali di Majalengka.
Karenanya, alur semacam itu berdampak pada tingginya harga kebutuhan pokok di pasaran meski pada dasarnya merupakan produk asal Majalengka. Pihaknya pun bakal mengintervensi alur distribusi tersebut sehingga pasokannya terjaga dan harganya pun stabil.
“Jadi, komoditas penyumbang inflasi yang dihasilkan dari Majalengka wajib dijual ke Majalengka minimal 20 persennya. Sehingga tidak dikirim semua ke luar daerah, karena menurut penghitungan BPS suplai 20 persen yang dijual langsung ke Majalengka ini untuk menjaga stabilitas harga,” ungkapnya.
