BANDUNG, HALOJABAR.COM – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan penilaian mengenai pemilihan desain Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. Menurut dia, terkait desain Ibu Kota selalu sesuai dengan selera pemimpin.
Sebagai Gubernur yang juga arsitek, Ridwan Kamil menilai soal desain adalah penilaian yang subjektif. Pemilihan desain Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur sendiri sepenuhnya adalah mengenai persetujuan Presiden RI Joko Widodo.
“Desain ibukota, desain itu subjektif ya. Selama presidennya suka ya terserah presoden sebenarnya. Karena tidak ada di wilayah kita untuk komentari. Jadi per hari ini presidennya suka dengan desain yang ada, kita apresiasi karena itu peristiwa bersejarah,” katanya di sela kunjungannya di Bali, Selasa (18/1/2022).
Menurut dia, sejak zaman dulu Ibu Kota selalu dibangun berdasarkan sudut pandang keinginan seorang Presiden. Hal itu terjadi sejak Ir Soekarno menjabat sebagai Presiden RI pertama.
“Jadi Jakarta hari ini, seleranya Bung Karno. Nggak perlu dipertanyakan kenapa Istiqlal bentuknya begitu, Monas begitu, karena itu selera pemimpin pada zamannya,” katanya.
Hal yang terpenting mengenai sebuah Ibu Kota, katanya, adalah bisa membanggakan masyarakatnya. Mengenai perpindahannya pun harus diterima baik, tinggal yang dibahas adalah nasib Jakarta ke depannya.
“Karena kita sudah memutuskan secara resmi Ibukota Indonesia kan pindah. Yang harus ditanyakan justru Jakarta setelah ditinggal, jadi apa. Judulnya itu dia juga belum pernah dibahas,” katanya.
Diketahui, keputusan pemerintah menetapkan ‘Nusantara’ sebagai nama ibu kota negara baru yang terletak di Kalimantan Timur mendapat respons beragam dari anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN).
Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia meyakini, penetapan Nusantara sebagai nama ibu kota baru telah melalui pertimbangan panjang oleh pemerintah.
“Kita sepakati bahwa kita sepakat nama Nusantara itu kita beri apresiasi tinggi, tentu kita menganggap bahwa sampai putus nama Nusantara itu dengan pertimbangan matang, ada aspek historis, sosiologis kemudian filosofis,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/1/2022).
