HALOJABAR.COM– Para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat diimbau untuk menjaga netralitas terkait Pemilihan Umum (Pemilu), khusunya Pilpres 2024.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jabar Iiip Hidajat mengatakan, aktivitas ASN Jabar di media sosial sebaiknya agar lebih hati-hati apalagi yang berbau Capres dan Cawaspres.
Ini merupakan bentuk netralitas dalam menghadapi Pemilu 2024. Pelarangan ini diperkuat melalui Surat Edaran Nomor 94/KPG.03.04/BKD tentang netralitas ASN.
“Selama dia menjadi ASN yang tidak boleh dia lakukan adalah melakukan hal-hal misalnya mempromosikan, mengkampanyekan, mengomentari, me-like, dan memberikan sarana dan prasarana memberi bantuan kepada Paslon dan sebagainya itu nyata-nyata melanggar,” kata Iip Hidayat kepada awak media, pada Jumat 17 November 2023.
BACA JUGA: Gerakan Jabar Anteng, Deklarasi Netralitas ASN Jelang Pemilu
Bukan hanya ASN, hal tersebut berlaku juga untuk TNI dan Polri. Semuanya harus netral dengan tidak memihak atau mengkampanyekan Capres dan Cawapres. Hal tersebut sudah diatur berdasarkan aturan pemerintah pusat dalam PP nomor 53 tahun 2010.
“Tidak boleh berpihak walaupun sesungguhnya dia punya hak pilih, tapi sifatnya pribadi kemudian di bilik suara,” ujar Iip.
Iip menyebutkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan masing-masing instansi untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh. Sehingga tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para pegawainya.
Namun bila terjadi, maka sanksi tegas akan diberikan. Tentunya dengan kadar pelanggarannya yang diatur dalam aturan yang berlaku.
“Ketika ada indikasi pelanggaran apakah ada yang dilaporkan atau melaporkan, itu pasti dari BKD akan turun dan akan mengklarifikasi ada semacam sidang dan sebagainya. Bila diluar itu mungkin ada laporan kepada Bawaslu itu berhak Bawaslu memanggil ASN,” sambungnya.
