HALOJABAR.COM – Perang siber atau cyber war yang bersifat sosial, seperti penyebaran berita bohong (hoaks) dan ujaran kebencian di media sosial, menjadi salah satu ancaman serius dalam Pemilu 2024.
Pemda Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus berupaya memperkuat literasi digital masyarakat sebagai respons cepat untuk menjawab tantangan perang siber di media sosial.
Kepala Diskominfo Jabar Ika Mardiah menuturkan, penguatan literasi digital, khususnya terkait antisipasi perang siber, merupakan hal krusial yang perlu dilakukan. Terlebih, sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama Jabar, merupakan pengguna aktif media sosial.
Berdasarkan laporan We Are Social pada Januari 2023, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai 167 juta pengguna yang berarti 60,4 persen penduduk Indonesia merupakan pengguna aktif media sosial.
BACA JUGA: Pemprov Jabar Lanjutkan Program Petani Milenial, OPOP, dan Sadesha
“Karena itu, dalam menghadapi Pemilu Indonesia Tahun 2024, penting bagi pemerintah, lembaga pemilihan, partai politik, dan masyarakat umum khususnya netizen untuk meningkatkan kesadaran terhadap ancaman perang siber di media sosial, guna memastikan pemilu yang adil, bersih, dan kredibel,” ucap Ika dalam IKP Talks bertajuk “Perang Siber di Media Sosial: Tantangan dan Solusi pada Pemilu Indonesia 2024” di Kampus Universitas Islam Bandung, Kota Bandung, Kamis 25 Januari 2024.
IKP Talks kali ini merupakan kolaborasi Diskominfo Jabar dengan Universitas Islam Bandung. Ada sejumlah narasumber dari berbagai pihak, seperti Dekan FIKOM Unisba Atie Rachmiatie, Guru Besar Komunikasi Politik Karim Suryadi, Direktur Ditreskrimsus Polda Jawa Barat Kombes Pol Deni Okvianto, dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nuryamah.
Menurut Ika, IKP Talks kali ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan kapabilitas kita dalam menjawab tantangan sekaligus merancang solusi dalam merespons Perang Siber di Media Sosial.
