HALOJABAR – Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat berkomitmen mengawal kelancaran momentum mudik lebaran 2024. Salah satunya terkait mitigasi bencana.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Angkutan Lebaran yang dilaksanakan Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar bersama pihak terkait pada Kamis (28/3/2024). Rapat koordinasi tersebut dilakukan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergitas agar momentum mudik lebaran 2024 lancar di Jawa Barat.
“Pemahaman itu perlu dibangun melalui pertemuan-pertemuan seperti ini, itu ada beberapa kali melakukan rapat-rapat seperti ini dan semakin menguatkan kita menghadapi mudik di 2024 ini,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, A. Koswara
Adapun terkait poin penting yang dibahas dalam rakor tersebut, yang pertama mengenai aspek kelancaran lalu lintas. Antisipasi beberapa gangguan lalu lintas itu harus dipahami sebagai hal yang harus disiapkan secara bersama.
“Kedua, mitigasi terhadap kondisi kebencanaan. Ketiga, penanganan atau persiapan moda transportasinya,” ujarnya.
Keempat, Koswara sampaikan, yaitu masalah personil, tentang cara bertindaknya seperti apa yang harus dilakukan oleh seluruh tim. Selain itu terkait antisipasi bencana alam yang terjadi di jalur mudik lebaran.
Koswara mengungkapkan yang pertama dilakukan dalam mitigasi bencana mudik lebaran yakni dengan melihat pertimbangan dari prakiraan cuaca terlebih dulu.
“Kalau mitigasi itu pertama pertimbangan dari perkiraan cuaca dulu, memang ada perkiraan cuaca yang memungkinkan terjadi di daerah Selatan, intinya masih ada curah hujannya,” katanya.
Adapun terkait bencana yang diwaspadai diantaranya yakni longsor, kemudian tanah yang amblas, dan juga banjir di jalur mudik lebaran.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Koswara mengatakan, Dinas Bina Marga telah mempersiapkan armada dan alat berat yang disiagakan.
“Untuk yang harus diantisipasi yaitu pengaruhnya terhadap akses jalan, dari Dinas Bina Marga kemarin waktu di Polda itu sudah disampaikan kesiapannya, armada dan alat berat disiagakan, tentu kerja sama dengan kabupaten/kota,” bebernya.
