HALOJABAR.COM – Media sosial adalah platform yang paling efektif bagi buzzer politik. Hampir semua kesuksesan dalam pemasaran, baik dalam konteks umum maupun politik, saat ini dapat dilakukan di media sosial.
Keunikan media sosial adalah kemampuannya untuk mencapai banyak pengguna dan menyediakan fasilitas yang mempermudah para buzzer dalam melakukan kegiatan pemasaran.
Kehadiran buzzer sebagai elemen krusial dalam strategi pemasaran politik di media sosial tidak boleh diabaikan. Terutama dalam konteks sejarahnya di Indonesia, peran buzzer telah menjadi sangat signifikan dalam membantu memenangkan pasangan calon pemimpin negara dan mengalahkan pesaingnya.
Saat ini profesi sebagai buzzer di media sosial dianggap cukup menjanjikan karena memiliki penghasilan yang cukup tinggi.
BACA JUGA: Ini 50 Istilah dalam Pemilu 2024, Pemilih Pemula Wajib Tahu!
Kehadiran buzzer dalam ajang Pemilu selalu dipandang negatif, karena kehadiran buzzer tidak saja semata-mata sebagai marketing yang memperkenalkan branding pasangan calon namun juga menjadi aktor yang paling bertanggungjawab dalam proses penyebaran black campaign calon pasangan lainnya.
Tidak heran jika fenomena hoax, ujaran kebencian, fitnah dan kampanye negatif lainnya tumbuh subur akibat penyebaran pesan-pesan yang dilakukan oleh para buzzer.
Kondisi ini semakin diperparah karena belum adanya aturan yang khusus mengatur tentang cara kerja buzzer politik jika melanggar aturan karena kegiatan kampanye negatif tadi. Ini juga disebabkan para buzzer ini sebagian besar memiliki akun anonim (second account) yang merahasiakan identitas mereka.
Sehingga sulit juga aparat penegak hukum untuk melacak keberadaan mereka. Meski bisa saja, para pelakunya di jerat dengan menggunakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Surat Edaran tentang Ujaran Kebencian atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang larangan menyebarkan kampanye negatif.
