HALOJABAR.COM – JAKARTA – Sempat beredar isu liar yang mengatakan bahwa begal akan dihukum mati, begini tanggapan dari KontraS!
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai wacana hukum mati begal yang diwacanakan Wali Kota Medan Bobby Nasution memiliki potensi melanggar hak asasi manusia (HAM).
Potensi Melanggar HAM
“Penembakan pelaku begal di luar hukum masuk ke dalam extra judicial killing, yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Hal itu sebagaimana diatur juga dalam UU 39/1999 tentang HAM,” Ucap Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya, seperti dikutip, Jakarta, Jum’at, 21 Juli 2023.
Koordinator KontraS menegaskan bahwa potensi pelanggaran HAM. Itu jelas. Jika dibiarkan, kata dia, maka penembakan pelaku begal di luar proses hukum adalah pelanggaran terhadap hak hidup dan juga hak untuk diperlakukan secara layak serta hak dipersamakan dalam proses hukum.
Jika mengacu pada Peraturan Kapolri (Perkap) nomor 1 tahun 2009 tentang Proses Pedoman Penggunaan Senjata Api oleh Kepolisian dengan Perkap nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas, maka polisi harus mempertimbangkan HAM.
“Itu menjelaskan tentang implementasi dan penyelenggaraan tugas oleh kepolisian yang harus selaras dengan nilai hak asasi manusia,” jelasnya.
Hukun Mati Begal Tidak Efektif
Selain berpotensi melanggar HAM, Dimas juga menilai wacana hukum mati begal tersebut jika diterapkan tak akan efektif menyelesaikan permasalahan begal.
“Penyelesaian masalah dengan kekerasan, pernah dilakukan pada era orde baru. Salah satunya lewat penembakan misterius (petrus) pada medio 1970-1980an,” Kata Dimas.
Dimas mengatakan bahwa petrus hanya bisa menekan angka kejahatan sementara. Kultur kekerasan dan tegas, kata dia, sifatnya temporer tidak terbukti bisa menjadi salah satu alternatif atau pemecahan solusi tinggal untuk meredam tingkat kejahatan.
