Meski begitu, ia juga banyak melihat warga yang berinisiatif untuk menangani masalah sampah di wilayahnya. Ada baiknya Pemerintah Kota Bandung menyokong kebutuhan yang bisa mendukung pengelolaan sampah di tingkat kewilayahan.
“Ada tren mini incinerator dari tungku api kecil. Angkanya Rp10-30 juta. Ini kan contoh dari beberapa yang mengeluarkan dana sendiri. Tetapi intinya warga ini banyak yang berinisiatif untuk menyelesaikan sampah di sekitar mereka. Yang mereka butuh tentu sarana prasarana yang memang bisa mendukung kebutuhan warga dalam menangani sampah,” ujarnya.
Pj Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono mengatakan, masa darurat dan satgas penanganan darurat sampah akan diperpanjang mengingat kondisinya yang masih perlu tindak lanjut.
“Unsur kedaruratan masih terpenuhi. Perlu disegerakan dalam bentuk keputusan wali kota. Kita sudah membuat dua kali perpanjangan masa darurat sampah. Ini kita akan ketiga kali. Maka perlu effort yang lebih lagi. Kita masih bergantung dan masih butuh kepada Pemprov Jabar,” ujarnya.
Dalam waktu dekat, kata Bambang, perlu dibuat Perwal yang lebih terperinci sebagai turunan Perda No. 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Ketentuan yang lebih terperinci ini untuk mendukung langkah yang telah dijalankan oleh seluruh OPD yang ada di Pemerintah Kota Bandung.
Sekda Kota Bandung yang juga Ketua Harian Satgas Penanganan Darurat Bencana Sampah Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan, penanganan masalah sampah ini terus didesak melalui sistem klaster dengan tanggung jawab pelaksanaan ada di SKPD terkait.
Klaster itu meliputi klaster tempat peribadatan, tempat pendidikan mulai SD sampai perguruan tinggi, pusat komersial dan perbelanjaan, fasilitas pelayanan kesehatan, perkantoran nonpemerintah, fasilitas perhubungan, dan lainnya.
Sasaran ajakan untuk memilah sampah di setiap klaster ini disambut oleh sejumlah rumah sakit dan pusat perbelanjaan yang akan menangani sampah secara mandiri.
