Dukung Kebijakan Kementerian LHK, Jabar Siap Wujudkan Indonesia’s FOLU Net Sink 2030

Indonesia's FOLU Net Sink
Pj Sekda Provinsi Jawa Barat Taufiq Budi Santoso menghadiri Kick Off dan Sosialisasi Sub Nasional Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Region Jawa di Provinsi Jabar, di IPB International Convention Center, Kota Bogor, Selasa 6 Februari 2024. (Humas Jabar)

HALOJABAR.COM – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memilih Provinsi Jawa Barat pada 2024 untuk memulai menyusun rencana kerja guna mencapai target FOLU Net Sink tahun 2030.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Taufiq Budi Santoso menargetkan, rencana kerja tersebut rampung pada triwulan pertama tahun ini.

“Target FOLU Net Sink pada 2030 menjadi penting untuk kita susun rencana kerjanya,” kata Taufiq saat membuka Kick Off dan Sosialisasi Sub Nasional Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Region Pulau Jawa di Provinsi Jabar, di IPB International Convention Center, Kota Bogor, Selasa 6 Februari 2024.

Menurut Taufiq, Kementerian LHK sudah memprioritaskan untuk tahun ini dimulai di Pulau Jawa dan Jabar menjadi salah satu yang nanti akan disusun rencana kerjanya, termasuk juga melalui workshop.

“Targetnya mungkin dalam triwulan tahun ini sudah selesai,” tuturnya.

Sektor Forest and Other Land Use (FOLU) atau sektor kehutanan dan lahan lainnya diyakini menjadi sektor andalan Indonesia dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

BACA JUGA: Jokowi: Indonesia Butuh Investasi Demi Wujudkan Emisi Nol Bersih 2060

Dengan pemantapan kebijakan, implementasi, dan evaluasi sektor kehutanan, pemerintah pusat melalui Kementerian LHK telah menetapkan kebijakan dalam rangka pengurangan emisi gas rumah kaca untuk mengendalikan perubahan iklim dengan program Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

Program tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021, dimana Indonesia harus sudah mencapai net zero emission sektor kehutanan dan lahan pada 2030.

Taufiq mengatakan, dalam penyusunan rencana kerja ini, Jabar akan belajar dari provinsi lain yang sudah menggelar kick off lebih dulu sejak tahun 2022.

Kementerian LHK telah menetapkan Provinsi Kalimantan Timur dan Jambi sebagai best practice -nya.

Follow dan baca artikel terbaru dan menarik lainnya dari HaloJabar di Google News