Hindari Alih Fungsi Lahan, HKTI Jabar Minta Pemda Sediakan Lahan Pertanian Abadi

HKTI Lahan Pertanian Abadi
Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Jabar Nu'man Abdul Hakim (kiri) didampingi Ketua HKTI KBB Edi Rusyandi mendorong semua kabupaten/kota memiliki lahan pertanian abadi. (Adi Haryanto/HALOJABAR.COM)

HALOJABAR.COM – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat mendorong semua kabupaten/kota di Jawa Barat memiliki lahan pertanian abadi. Hal tersebut untuk menghindari alih fungsi lahan pertanian produktif yang semakin marak.

“Mengatasi alih fungsi lahan pertanian, salah satu caranya adalah dengan membuat lahan pertanian abadi yang tidak bisa diganggu untuk kepentingan lain,” kata Ketua DPD HKTI Jabar Nu’man Abdul Hakim saat ditemui di Batujajar, Selasa 23 April 2024.

Menurutnya alih fungsi lahan pertanian di berbagai daerah saat ini sudah sangat memprihatinkan. Banyak lahan pertanian produktif hilang menjadi pabrik, kawasan industri, dan yang paling dominan adalah menjadi kawasan perumahan.

Imbas dari alih fungsi lahan tersebut lambat laun produksi gabah menjadi menurun. Tidak mengherankan jika kemudian banyak daerah yang kemudian mengalami kekurangan pasokan beras dan harus mendatangkan dari luar daerah.

BACA JUGA: Alih Fungsi Lahan KBU Jadi Penyebab Banjir di KBB dan Cimahi

“Seperti di Karawang, Bekasi, lahan pertaniannya mulai menyusut, saya tidak mau itu juga terjadi di Bandung Barat,” imbuhnya.

Mantan Wakil Gubernur Jabar ini menilai, kebijakan melindungi alih fungsi lahan pertanian ke sektor lain ada di pemerintah daerah. Termasuk program pencetakan sawah baru dan pembuatan lahan pertanian abadi agar petani terlindungi.

Sehingga ada sebuah master plan zona kawasan pertanian yang tidak bisa diganggu gugat atau dipakai untuk kegiatan di luar pertanian. Bisa juga bekerja sama dengan Perhutani dalam pemanfaatan lahan. Seperti di Pangalengan itu ada lahan kopi Perhutani tapi sekarang sudah berkembang jadi lahan produktif dan hasil kopinya bisa ekspor.

“Seperti saya waktu jadi wakil gubernur bisa mendorong petani kampung menjual hasil pertaniannya ke supermarket. Intinya petani harus dilindungi negara, kan ironis ketika padi dan jagung ada HPP-nya, tapi untuk produk sayuran enggak ada, jadi pantas harganya jungkir balik dan petani merugi,” keluhnya.

Follow dan baca artikel terbaru dan menarik lainnya dari HaloJabar di Google News