Mahud MD Minta Sebutkan Investor yang Sudah Masuk ke IKN, Gibran: Bisa Dicari di Google setelah Debat

tangkap layar siaran Debat Cawapres putaran kedua.

HALOJABAR.COM – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi salah satu topik debat  Calon Wakil Presiden (Cawapres) putaran kedua yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Jumat 22 Desember 2023.

Pada debat tadi malam, membahas tema ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur, dan perkotaan.

Pembangunan IKN menjadi pro kontra di masyarakat dan mendapat kritikan tajam dari Cawapres Nomor 01 Muhaimin Iskandar. Tak hanya itu, Cawapres Nomor 03 Mahfud MD juga menilai hingga kini IKN belum mendapatkan investor.

Mahfud MD menanggapi pernyataan Gibran sat menjawab panelis tentang prioritas anggaran APBN, apakah untuk infrastruktur atau sumber daya manusia (SDM).

Gibran menyatakan tidak semua pembangunan menggunakan APBN. Ia mencontohkan soal Pembangunan IKN.

BACA JUGA: Jadwal RCTI Sabtu 23 Desember 2023: Si Doel The Series, Ikatan Cinta, Cinta Tanpa Karena, Jangan Bercerai Bunda

“Banyak yang gagal paham. Tidak 100 persen pembangunan IKN pakai APBN, hanya 20 persen. Sisanya dari investor,” ujar Gibran.

Menanggapi jawaban Gibran, Mahfud mempertanyakan kontribusi swasta dalam pembangunan IKN, pasangan Ganjar Pranowo menyebut hingga kini belum ada investor yang ikut serta. “Sebutkan dua atau satu investor yang sudah masuk. Saya ingin mendengarnya,” ucapnya.

Gibran menanggapi Mahfud dengan tegas, dia mengatakan bahwa sudah ada investor seperti Mayapada dan Agung Sedayu yang bergabung dengan IKN. “Untuk menanggapi Prof Mahfud, setelah debat bisa dicari di Google, sudah banyak yang masuk, termasuk Mayapada dan Agung Sedayu, dan akan bertambah lagi mungkin setelah Pilpres karena mereka pasti akan menunggu untuk melihat stabilitas politik di Indonesia,” ungkapnya.

Sementara itu, Cak Imin Muhaimin juga memberikan tanggapan terhadap jawaban Gibran, dia menekankan skala prioritas dalam pembangunan IKN. “Pentingnya memahami skala prioritas. Proyek besar seperti IKN bergantung pada APBN hampir Rp500 triliun. Hanya 1 persen dari itu untuk membangun jalan di Kalimantan sudah cukup. Lalu, 3 persen dari anggaran IKN bisa digunakan untuk membangun sekolah yang baik di Kalimantan,” ujar Cak Imin.

Follow dan baca artikel terbaru dan menarik lainnya dari HaloJabar di Google News