HALOJABAR.COM – Pemkab Kabupaten Bandung Barat (KBB) menetapkan layanan dasar masyarakat sebagai skala prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.
Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat, Arsan Latif pada acara Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.
Program layanan dasar tersebut meliputi peningkatan infrastruktur, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, peningkatan sektor perekonomian, pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan, pengembangan perusahaan daerah (Perumda).
“Program layanan dasar itu akan jadi prioritas pembangunan daerah, termasuk tindak lanjut dari program pemerintah pusat sebagai upaya untuk ketahanan ekonomi keluarga,” kata Arsan Latif, Kamis 18 April 2024.
BACA JUGA: Pemkab KBB Tetapkan Tanggap Darurat Bencana Longsor di Cipongkor, PMI Siapkan Disinfektan
Menurutnya, ada enam isu strategis yang tertuang dalam RPJPD 2025-2045. Seperti percepatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, percepatan peningkatan kualitas SDM yang berkarakter, sehat, cerdas dan inklusif. Serta, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, kolaboratif dan inovatif
Tujuan dari arah pembangunan itu juga berfokus pada pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal, peningkatan produktivitas daerah dan perlindungan sosial, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas wilayah.
Pengelolaan kualitas lingkungan hidup dan kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana, peningkatan implementasi smart governance dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Serta, stabilitas keamanan, ketertiban, dan kehidupan sosial masyarakat penanganan potensi konflik sosial.
“Kami masih memfokuskan pada upaya peningkatan kapasitas dan produktivitas SDM untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraaan,” tuturnya.
Arsan mengaku, mendengar keluhan langsung dari masyarakat tentang kondisi jalan yang rusak. Maka prioritas yang pertama adalah infrastruktur. Untuk itu pihaknya berpikir bagaimana caranya belanja OPD difokuskan pada infrastruktur.
BACA JUGA: Pemkab KBB Prioritaskan Kebutuhan Warga Terdampak Bencana di Cipongkor dan Rongga
“Memiliki jalan mulus secara tidak langsung membantu perekonomian masyarakat. Sebab aksesibilitas lancar, otomatis mempermudah masyarakat untuk menjalankan roda perekonomiannya,” tandasnya.
Arsan pun berharap, pelaksanaan Musrenbang tersebut bisa menjadi media bagi terciptanya komitmen bersama seluruh stakeholder pembangunan dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program kegiatan ke depan.
“Semoga pembangunan di Kabupaten Bandung Barat menjadi lebih baik dan Bandung Barat Menjadi Kabupaten yang Senyum, Spiritual, Efektif, Nasionalisme, Yakin, Urun rembug, Mandiri,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), KBB, Rini Sartika menambahkan, dalam agenda itu juga dibahas tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.
Dijekaskannya, Musrenbang RKPD dan RPJD tersebut untuk menyepakati 5 visi 8 misi dan 17 arah pembangunan dan 45 indikator utama pembangunan. Kemudian menyepakati permasalahan pembangunan daerah.
“Nantinya kami akan melaksanakan program kegiatan, indikator dan target kinerja serta lokasi yang menjadi prioritas RPJMD dan RPKPD,” bebernya.***
