HALOJABAR.COM- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan Kementerian PUPR resmi melakukan perjanjian kerja sama terkait pembangunan Rumah Susun Cisaranten Bina Harapan.
Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan, pembangunan Rusun Cisaranten Bina Harapan ini merupakan sinergi pemerintah memberikan hunian layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Rusunami Cisaranten Bina Harapan merupakan program prioritas Presiden Joko Widodo.
“Kita patut berbangga karena Kota Bandung jadi pilot project pembangunan yang pembiayaannya dilakukan melalui skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) di bawah Kementerian PUPR,” ujar Ema di Balai Kota Bandung, dikutip Kamis 28 Desember 2023.
Ema mengatakan, rumah susun tersebut bukan hanya tentang pembangunan fisik, melainkan juga mengubah realitas kehidupan bagi yang membutuhkan tempat tinggal layak.
Baca Juga: Link Formulir Minat Rumah Susun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung
Ia berharap dengan target hunian sekitar 1.800 itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat tinggal yang layak. “Kita harap 8.000 jiwa yang menempati bangunan ini nantinya diberikan fasilitas yang layak dan bisa menyejahterakan masyarakat, ” ucapnya.
Lebih lanjut ia menegaskan, setelah rampung dan dihuni masyarakat, area tersebut bisa bebas sampah. Sehingga sampah selesai dari sumbernya. “Saya menitipkan, setelah selesai dan diisi huniannya, masyarakat bisa mengolah sampah dari sumbernya. Sehingga tidak di buang ke TPS, tapi diolah menjadi berkah,” ungkapnya.
Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Haryo Bekti Martoyoedo berharap, rencana pembangunan tersebut mampu memberikan fasilitas yang menunjang bagi penguhuni, khususnya kebutuhan air bersih.
Baca Juga: Rusun Cisaranten Bina Harapan akan Digarap Mulai Tahun 2024
“Bagian kesepakatan ini salah satunya fasilitas air bersih dan dukungan air limbah,” tuturnya.
Ia mengatakan, rencana pembangunan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) Cisaranten Bina Harapan di wilayah Kecamatan Arcamanik, merupakan program prioritas Presiden Republik Indonesia dalam pelaksanaan proyek KPBU.
