HALOJABAR.COM – Pemerintah diminta untuk memperkuat sistem pertahanan siber yang ke depan ancamannya akan semakin gencar. Apalagi di era digitalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih dengan adanya artificial intelegency (AI).
“Pertahanan siber negara kita masih lemah, sehingga jadi sasaran yang sangat rentan terhadap serangan. Makanya ke depan perlu penguatan pertahanan siber,” kata Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo di Pusdikhub Kodiklat TNI AD, Cimahi, Kamis 9 November 2023.
Menurutnya ketika pertahanan siber negara lemah maka akan rentan menerima serangan siber dari pihak luar secara mendadak. Oleh karenanya, pemerintah perlu mengambil langkah serius dan mulai memikirkan hal ini demi keamanan negara.
Dirinya mendapatkan informasi jika data serangan siber sudah terjadi di Indonesia. Berdasarkan laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), ada jutaan serangan siber yang menghantam Indonesia sepanjang tahun 2023.
BACA JUGA: Angka Partisipasi Pemilih di Wilayah Pedesaan Masih Minim, KPU KBB Lakukan Strategi Ini
Disebutkannya pada September 2023 tercatat ada 6 juta serangan siber menghantam Indonesia. Kemudian istana negara menerima 1 juta serangan siber, lalu di semester pertama tahun 2023, DKI Jakarta menjadi wilayah dengan sumber serangan siber terbanyak dibanding daerah lain.
“Serangan siber ke DKI Jakarta paling banyak dibanding daerah lain. Sampai semester satu tahun 2023 saja ada 11,2 juta serangan siber,” sebutnya.
Dikatakannya, berdasarkan data alamat protokol internet yang digunakan untuk melakukan serangan siber, Indonesia menduduki peringkat 11 dunia sebagai kontributor serangan siber terbanyak. Sementara secara global, Indonesia ada di peringkat ke-8 dengan jumlah kasus kebocoran data tertinggi dan negara dengan pembobolan data terbanyak di Asia Tenggara.
Index pertahanan siber Indonesia juga masih sangat lemah, berada di kisaran 3,46 poin, jauh dari indeks rata-rata global di angka 6,19 poin. Sebagai data pembanding dari National Security Index, tercatat jika nilai keamanan siber Indonesia hanya sebesar 64 persen dan menempati urutan ke-47 secara global.
