HALOJABAR.COM – Sekretaris Daerah (Sekda) KBB, Ade Zakir mengancam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab KBB atau Kabupaten Bandung Barat yang tidak gerak cepat (gercep) tindaklanjuti laporan pengaduan masuk dari masyarakat akan diberikan sanksi.
Sanksi yang akan diterapkan adalah dari mulai penundaan hingga pemotongan tunjangan kinerja (tukin). Bahkan jika di OPD itu ada satu orang yang lelet atau lambat maka satu OPD itu akan terkena dampaknya.
“Nanti akan ada aplikasi dimana semua laporan ataupun keluhan masyarakat baik tertulis, email, maupun pesan WA masuk ke situ. OPD diberi waktu untuk merespons, kalau yang tidak cepat merespons ada sanksi, tukin pejabatnya akan ditunda dan dipotong,” terang Ade Zakir, Jumat 26 April 2024.
Menurut Ade, Pemkab KBB ingin merespons semua laporan dari masyarakat. Walaupun tentunya tidak semua bisa langsung ditangani karena butuh waktu. Seperti perbaikan jalan rusak ataupun perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) yang sudah akan ambruk.
“Semoga dengan begini, semua OPD kompak bergerak. Misalnya untuk Rutilahu saya telah mengusulkan program Merenah, jadi nanti ada tim reaksi cepat merenovasi Rutilahu minimal rumanya bisa ditempati,” terangnya.
Selain itu, lanjut Ade, pihaknya juga akan memperketat sistem kehadiran ASN dengan menggunakan teknologi yang lebih disempurnakan. Sehingga kecil kemungkinan untuk bisa diakali oleh mereka yang nakal atau menitip absen.
“Kelebihan aplikasi ini ada foto fisik sebagai validasi kehadiran diserati GPS, sehingga bisa mengenali foto itu diambil dimana dan pada tanggal dan jam berapa,” terangnya.
BACA JUGA: Implementasikan Smart City, Pemda KBB Siapkan 96 Inovasi dari OPD
