HALOJABAR.COM– Badan Kepegawaian Negara (BKN) diminta agar berani memanggil mantan Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan terkait carut marut pelaksanaan rotasi, mutasi, dan promosi jabatan di lingkungan Pemda KBB.
Tidak hanya itu BKN juga harus meminta keterangan dari Tim Penilai Kinerka (TPK) yang diketuai Sekretaris Daerah (Sekda) KBB. Sebab bupati dan TPK menjadi kunci dari terjadinga polemik rotasi mutasi di KBB yang berimbas ada 19 pejabat yang harus dikembalikan ke jabatan asalnya.
“Bukan hanya TPK saja yang harus bertanggungjawab, tapi Hengki Kurniawan yang waktu itu menjabat Bupati Bandung Barat dan sebagai decision maker (pengambil keputusan) juga harus ikut dipanggil dan dimintai keterangan,” kata Ketua Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB), Jacob Anwar Lewi, Rabu 25 Oktober 2023.
BACA JUGA: Surat BKN Turun, Rotasi Mutasi oleh Bupati Hengki Terbukti Maladministrasi
Menurut pertimbangannya, TPK dan Bupati menjadi pejabat paling ujung yang menentukan proses rotasi mutasi. Sehingga ketika ada terjadi maladministrasi maka bisa dipastikan ada peran dari mereka. Untuk itu menjadi tugas BKN dan Pansus Rotasi Mutasi DPRD KBB untuk meminta keterangan langsung.
Terjadinya maladministrasi diduga karena ada kepentingan pribadi dari mantan Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan. Sebab tidak mungkin orang yang waktu itu belum waktunya untuk naik atau promosi sesuai undang-undang, tiba-tiba dinaikan jabatannya jika tidak ada komitmen di belakangnya.
Berbekal surat dari BKN, Jacob meminta, Aparat Penegak Hukum (APH) harus turun tangan untuk menyelidiki kasus jual beli jabatan melalui proses rotasi, mutasi, dan promosi jabatan yang menyalahi perundang-undangan.
“Saya meminta Pansus dan BKN ini betul-betul bekerja dan jangan takut untuk memanggil Hengki Kurniawan. Nanti tanya, kenapa sampai terjadi begitu? Kenapa mesti dicoret-coret? Karena pada waktu zoom meeting, saya melihat itu ada coretan lembaran pelantikan pejabat,” tuturnya.
