HALOJABAR.COM – Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Provinsi Jawa Barat mencatat, setengah hutan di Jawa Barat telah rusak dan hilang. Ini akibat dari tumpang tindih peta kawasan, dan pengelolaan hutan dilakukan secara ilegal atau tidak sesuai dengan etika dan fungsi hutan.
Hal ini karena perambahan hutan oleh kapitalis dan BUMN yang berkelanjutan serta dibiarkan oleh pemerintah. Mangkirnya para pemegang kewajiban pada aturan IPPKH, juga menjadi faktor kerusakan hutan di Jawa Barat.
Akibatnya, masyarakat yang mempunyai ketergantungan terhadap hutan terpaksa terusir dan mencari lokasi lain. Karena masyarakat sekitar hutan yang tidak dapat dijamin negara terpaksa merambah, dengan sibuknya negara mengurus Antek-antek kapitalis yang memanfaatkan hutan secara besar-besaran.
Ketua Badan Kehormatan FK3I Jabar dan Pernah menjabat Ketua Dewan Daerah Walhi Jabar, Dedi Kurniawan mengatakan, hampir setengah kawasan hutan di Indonesia sudah rusak. Dengan presentase hampir 20 persen hilang dan 30 persen.
“Dengan tegas dimana data-data yang ada sudah saya sampaikan dimana dari data 772 Ha itu 20%nya hilang karena kebijakan pemerintah dalam konteks izin pengrusakan hutan yang dikeluarkan oleh KLHK itu satu,” kata Dedi Kurniawan kepada awak media, di Jalan Simponi, Turangga, Kota Bandung, Kamis, 28 Desember 2023.
BACA JUGA: Gelar Capacity Building dan Gathering, Ketua KPU Jabar Apresiasi Peran Media dalam Pemilu
Penyebab kerusakan dan hilangnya hutan, menurut dia, karena pembangunan infrastruktur yang berbasis Program Strategis Nasional. Secara tidak langsung membuat masyarakat tidak sadar dan melakukan perambahan, yang menurut mereka sah, sebab perusahaan juga dengan terbuka melakukan kegiatan yang merusak hutan.
Adapun wilayah hutan yang disebut setengahnya hilang dan rusak, kata Dedi berada di kawasan-kawasan hutan alam seperti di wilayah Garut, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Cianjur. Semuanya merupakan kawasan yang bernilai ekologi tinggi.
