HALOJABAR.COM – Pasangan capres dan cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD bertekad untuk mengumpulkan ilmuwan demi mempercepat penguasaan sains dan teknologi melalui riset dan inovasi berdikari. Keinginan itu akan mendukung keberlangsungan program pemerintah.
Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Sunanto mengatakan untuk mempercepat penguasaan sains dan teknologi, perlu penguatan SDM dan lembaga pendidikan nasional. Sehingga proses perwujudan misi ini tidak perlu mengandalkan ahli dari negara lain.
Baca Juga : Kandang Banteng Terusik: Ini Respons PDIP atas Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud di Bali Saat Jokowi Kunker
“Yang akan dibangun misal karantina produktif dengan mengumpulkan orang-orang yang menguasai teknologi atau ilmuwan. Itu dari sisi SDM. Karena itu keberlangsungan harus terukur. Dari sisi SDM harus ada peningkatan,” ujarnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023.
Ia mengatakan selama ini mungkin sudah ada lembaga pemerintah yang mendorong percepatan sains dan teknologi serta mengurus riset dan inovasi. Namun, Ganjar-Mahfud ingin memperkuat apa yang sudah pemerintahan Joko Widodo lakukan selama ini.
“Perlu ada penguatan agar setiap program pemerintah sesuai keahlian masyarakatnya. Kami merasa ini penting untuk keberlangsungan program, bukan hanya serapan (anggaran),” ujar Sunanto.
Sunanto mengatakan pasangan Ganjar-Mahfud tidak mau lagi ada istilah dalam pelaksanaan program “yang penting anggaran pemerintah terserap”. Menurutnya, yang terpenting adalah program harus terus berlanjut untuk kepentingan masyarakat.
“Kalau dengan riset, program disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan nasional sehingga keberlangsungannya sangat tinggi. Kami mendorong penguasaan sains, teknologi, riset dan inovasi agar program pemerintah tidak asal, tapi berbasis riset,” ujar Sunanto.
Baca Juga : Ini Visi dan Misi Ganjar-Mahfud untuk 2024
Beberapa waktu lalu, Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto mengatakan, Ganjar-Mahfud akan melipatgandakan anggaran riset dan inovasi. Lalu, mendorong sinergi pendanaan pemerintah dan swasta melalui efisiensi pagu anggaran dan penyederhanaan regulasi pendanaan filantropi maupun insentif pajak atau subsidi bagi swasta.
