HALOJABAR.COM– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat sudah mengantongi 40 persen dari total anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.
Hal ini usai, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama Ketua KPU dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Jabar.
Adapun Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan KPU Jawa Barat, dana yang disepakati untuk Pilgub nanti, yakni lebih dari Rp1,104 triliun. Dan dana hibah sebesar 40% itu sudah bisa dicairkan di tahun 2023. Dan sisanya sebanyak 60% pada tahun 2024.
Ketua KPU Jawa Barat, Ummi Wahyuni mengatakan dengan penandatanganan NPHD tersebut artinya KPU Jabar sudah siap terkait Pilkada tahun 2024.
BACA JUGA: Hati-hati Muncul Klaim Adanya Forum Ketua Umum BPC Jelang Musda HIPMI Jabar
“Hari ini kita mendatangani NPHD untuk pertama provinsi Jawa Barat dan serentak 27 kabupaten/kota, artinya secara perencanaan dan persiapan anggaran Jabar dan 27 kabupaten/kota itu sudah siap,” kata Ummi Wahyuni beberapa waktu lalu.
Meskipun dana hibah sudah turun, namun Ummi mengatakan pihaknya belum mengungkapkan detail penggunaan anggaran tersebut. Karena masih menunggu tahapan-tahapan Pilkada yang saat ini belum keluar.
“Hari ini kita itu belum keluar tahapan Pilkada jadi belum tahu menggunakan apa yang pasti hanya memastikan sekarang itu anggaran itu sekarang sudah siap,” jelasnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin mengungkapkan jumlah dana hibah yang sudah di tandatangani di tahun 2023. Dan sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak, anggaran dana hibah yang disepakati dalam NPHD ini, menurutnya terbilang besar.
“Tadi sudah ditandatangani NPHD, 40 persen dari total anggaran KPU dan Bawaslu. Jadi untuk KPU Rp441 miliar, untuk Bawaslu Rp122 miliar untuk tahun ini. Untuk tahun depan, Rp662 miliar untuk KPU, dan Rp183 miliar untuk Bawaslu,” ujar Bey.
