Sementara terkait proyeksi dan sumber-sumber pendapatan yang memberi kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah pada rancangan APBD 2024, Bey menyampaikan bahwa pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 25,25 triliun (70,37 persen), pendapatan transfer Rp10,60 triliun (29,55 persen), dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp29,23 miliar (0,08 persen).
“Kontribusi terbesar PAD berasal dari pajak daerah sebesar Rp23,50 triliun atau 66,51 persen,” sebutnya.
Sementara itu terkait potensi pendapatan yang bersumber dari sektor lain akan dilakukan strategi, di antaranya dengan meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non-perimbangan, meningkatkan dividen BUMD, dan menggali potensi sumber-sumber pendapatan baru melalui pemberian kemudahan berusaha pada perusahaan yang beroperasi di Jabar.
Kontribusi BUMD
BUMD juga dituntut dapat memberikan kontribusi. Bey menyebut, pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, semesteran hingga tahunan.
“Selain itu memberikan masukan dan saran pada saat penyusunan rencana kerja anggaran perusahaan, mendorong kemitraan antar BUMD milik Pemprov Jabar dengan BUMD lainnya maupun BUMN,” ucap Bey Machmudin.
Selain itu, BUMD juga didorong dapat melakukan efisiensi dalam operasional perusahaan agar beban perusahaan tepat sasaran dan mendukung ketercapaian kinerja yang telah direncanakan.
“Kami pun akan melakukan pembinaan mengenai langkah-langkah optimalisasi pemanfaatan aset, corporate planning maupun corporate action dalam rangka meningkatkan pendapatan serta efisiensi pada beban kinerja keuangan BUMD,” tuturnya.
Lebih lanjut Bey menyampaikan bahwa belanja daerah pada tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp37,08 triliun. Adapun alokasi anggaran untuk bidang pemerintahan, perekonomian, infrastruktur, kesehatan serta sosial akan menjadi perhatian dalam pengalokasian belanja daerah dengan memperhatikan prioritas belanja serta kemampuan keuangan daerah.
