1. Mengikuti pendampingan
2. Mengikuti pelatihan kewirausahaan atau pelatihan lainnya
3. Tergabung dalam kelompok usaha
4. Memiliki anggota keluarga yang telah mempunyai usaha produktif yang dan layak
– Fotocopy KK dan KTP
– Memiliki Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan minimal setingkat RT/RW
– Belum pernah mendapatkan KUR dan tidak sedang menerima pinjaman komersial di 2023
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Program Kartu Pra Kerja akan dilanjutkan dengan skema normal atau tidak lagi dengan skema semi bantuan sosial (bansos).
“Program Kartu Pra Kerja akan dilanjutkan di 2023 dengan skema normal, bukan semi bansos lagi tapi skema normal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022,” katanya dalam konferensi pers daring yang dipantau di Jakarta, Kamis 5 Januari 2023.
Pelaksanaan Program Kartu Pra Kerja diatur oleh Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022 dengan anggaran tahap awal senilai Rp2,67 triliun.
“Skemanya berubah drastis, anggarannya turun dari Rp18 triliun jadi Rp2,67 triliun untuk 595 ribu peserta. Dan di tahun ini diputuskan sebetulnya jumlah pesertanya 1 juta orang sehingga total kita membutuhkan tambahan anggaran senilai Rp1,7 triliun di tahun ini,” kata Airlangga.
Tambahan anggaran tersebut akan disalurkan kepada sekitar 450 ribu orang. Adapun pada 2022, anggaran Kartu Pra Kerja mencapai Rp18 triliun dengan realisasi senilai Rp17, 84 triliun untuk 4.984.790 peserta atau terserap 99,12 persen.***
