Inflasi di KBB Tinggi, Tak Tutup Kemungkinan Nasib Arsan Latif Seperti Pj Wali Kota Cimahi

Masih tingginya harga kebutuhan pokok di KBB dikhawatirkan bisa menyebabkan inflasi kembali naik dan implikasinya jabatan Pj Bupati Arsan Latif bisa saja dievaluasi oleh Mendagri seperti yang terjadi pada Pj Wali Kota Cimahi beberapa waktu lalu. (Foto/HALOJABAR.COM)

HALOJABAR.COM – Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) harus buka-bukaan terkait data Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang di klaim menjadi minus 6,24% dan menjadi yang terendah secara nasional di awal pekan Desember 2023 lalu.

Pasalnya data IPH yang dilaporkan Pj Bupati KBB ke Mendagri itu seperti yang bertolak belakang dengan harga-harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di KBB yang masih tinggi. Sehingga banyak yang menduga jika data IPH itu hasil rekayasa atau perhitungan sepihak.

Kondisi itu disoroti pula oleh Direktur Pusat Kajian Politik, Ekonomi dan Pembangunan (Puskapolekbang) Holid Nurjamil. Dia menilai inflasi sangat berpengaruh pada daya beli masyarakat. Hal ini bahkan bisa mengurangi kesejahteraan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Inflasi dapat menyebabkan daya beli masyarakat menjadi lebih rendah, imbasnya dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat, sehingga merusak struktur ekonomi,” ucapnya, Senin 18 Desember 2023.

Menurutnya, inflasi yang tinggi juga dapat menyebabkan ketidakstabilan harga-harga di pasar. Itu dapat berpengaruh kepada investasi dan keputusan bisnis yang diambil oleh perusahaan, sehingga dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

BACA JUGADiduga Angka IPH yang Dilaporkan ke Mendagri Tak Valid, Fraksi PKB DPRD KBB Endus Kecurigaan

Ada beberapa langkah strategis pengendalian inflasi yang bisa dilakukan Pemda KBB. Seperti melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak pasar ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang. Serta bekerjasama dengan daerah penghasil komoditi atau para petani untuk kelancaran pasokan.

“Pemerintah pun bisa menggencarkan gerakan menanam, merealisasikan BTT, atau memberikan bantuan transportasi dari APBD,” kata dia.

Dikatakannya, apa yang terjadi di KBB bisa disebut anomali. Di satu sisi, kawasan Cisarua, Parongpong, Lembang adalah sebagai daerah penghasil cabai rawit. Tapi di sisi lain terjadi kelangkaan di Pasar Panorama Lembang, sehingga harganya tidak stabil dan masyarakat tidak mampu membeli atau mengurangi daya belinya.

Follow dan baca artikel terbaru dan menarik lainnya dari HaloJabar di Google News