HALOJABAR.COM – Film dokumenter Dirty Vote karya Dandhy Dwi Lakosono dirilis pada 11 Februari 2024, menjelang Pemilu 2024.
Film ini berisi kritik atas sistem demokrasi dan Pemilu di Indonesia untuk kondisi terakhir khususnya jelang Pemilu 14 Februari 2024.
Film dengan durasi sekitar 1,5 jam tersebut viral di media sosial, bahkan belum dua hari penayangan telah ditonton sebanyak 2 juta tayangan dan tranding di media sosial.
Film ini menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada (UGM).
BACA JUGA: 8 Fakta Menarik Film Dirty Vote yang Ungkap Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
Ketiga pakar tersebut menjelaskan berbagai kelemahan, manipulasi politik, dan kecurangan yang terjadi dalam sistem Pemilu di Indonesia.
Lantas, dari mana sumber dana dan pembiyaan produk film Dirty Vote? Berikut penjelasannya!
Farid Gaban, yang merupakan seorang perwakilan salah satu organisasi yang turut menyumbang pembuatan film Dirty Vote mengatakan produksi film Dirty Vote dibiayai lewat saweran (uang dan alat) 20 organisasi masyarakat sipil.
BACA JUGA: Begini Tanggapan Gibran Rakabuming Usai Disinggung dalam Film Dirty Vote
Ia menyebut tenaga profesionalnya (sutradara, kameramen, editor, desainer grafis) kerja pro-bono.
“Saya ikut di rapat awal merancang film ini sebagai wakil Koperasi Ekspedisi Indonesia Baru,” kata dia seperti dikutip dari sukabumiupdate.com, Selasa 13 Februari 2024.
Adapun 20 organisasi yang turut berkolaborasi dalam pembuatan film Dirty Vote.
Mengutip dari Akurat.co, adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch, Jatam, Jeda Untuk Iklim, KBR, LBH Pers, Lokataru, Perludem, Salam 4 Jari, Satya Bumi, Themis Indonesia, Walhi, Yayasan Dewi Keadilan, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.***
