BACA JUGA: Bobby, Gibran, dan Jokowi tak Diundang ke HUT PDIP, Kenapa?
Ia menambahkan, meskipun capres tersebut adalah salah satu menteri di kabinetnya, apapun dalihnya, tindakan itu menimbulkan interpretasi masyarakat bahwa Presiden mendukung capres tersebut.
Setelah pelaksanaan debat ketiga, imbuhnya, Presiden membuat tanggapan di media mengenai debat tersebut yang dianggap menyerang personal capres tertentu.
“Walaupun mungkin niat presiden hanya mengimbau, ini tidak boleh, sangat berbahaya karena sekali lagi masyarakat akan punya interpretasi keberpihakan presiden terhadap calon tertentu. Ini berbahaya, demokrasi menjadi tidak sehat, dan presiden harus menjadi negarawan bukan tim kampanye paslon tertentu,” tuturnya.
Hasanuddin mendesak agar Bawaslu menertibkan hal ini. Terutama terkait dengan penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan Presiden RI, untuk berkampanye.
“Percuma saja tim kampanye berusaha untuk menjaga marwah demokrasi dalam pemilu namun pucuk pimpinan penyelenggara negara malah melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan paslon tertentu saat kampanye,” pungkasnya.***
