HALOJABAR.COM – Program Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi percontohan nasional. Inovasi tersebut bernama Samsat Digital Mandiri yang digagas beserta Tim Pembina Samsat.
Tidak hanya memaksimalkan digitalisasi, layanan ini menekankan prinsip keterbukaan, kemudahan dan menghilangkan potensi pungutan liar (pungli).
Diketahui, melalui Samsat Digital Mandiri, maka Pembayaran Pajak Tahunan yang dilakukan secara Mandiri tanpa keberadaan petugas dengan cara Tapping KTP dan pemindaian sidik jari kemudian dapat langsung mengetahui status pajak kendaraan yang bersangkutan.
Metoda pembayaran dilakukan secara Non Tunai (cashless), bukti pembayaran pajak dan SWDKLLJ hingga pengesahan STNK-nya dikirim melalui Whatsapp dan email dalam bentuk file digital (paperless).
Hal itu pula yang membuat Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggandeng Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menampilkan layanan publik dalam peringatan acara Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di di Gelora Bung Karno (GBK) Senayan pada 12 hingga 13 Desember.
BACA JUGA: Kerap Dikeluhkan Warga, Bey Machmudin Warning Truk Tambang Galian C Patuhi Jam Beroperasi
“Alhamdulillah kami dipercaya. Tentu banyak pihak yang terlibat dalam inovasi ini, di antaranya Tim Pembina Samsat Jawa Barat. Selain itu, kami mengapresiasi ini dijadikan percontohan atau rujukan nasional dalam layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor,” jelas Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik.
“Ini jadi motivasi kami untuk terus melakukan inovasi lain yang muaranya tidak hanya pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi kemudahan layanan bagi wajib pajak dan transparan,” ia melanjutkan.
Menurut dia, tahun 2024, Kios Samsat Digital Mandiri akan disebar secara bertahap di berbagai pusat keramaian seperti mal, terminal, stasiun, wilayah perkantoran hingga SPBU 24 jam.
Diketahui, dalam acara pembukaan, Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin turut menghadiri peringatan Hakordia. Dalam acara tersebut diluncurkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI sebagai aplikasi umum yang menjadi salah satu pendorong strategi pencegahan korupsi.
