Salah satu ancaman pengembangan pertanian digital, kata Gubernur, adalah tata guna lahan yang belum baik di mana banyak tanah menganggur tapi dikuasai oleh pihak lain. Pemda Prov Jabar relatif kesulitan menjadikan tanah – tanah idle tersebut menjadi produktif kembali. Kondisi ini Gubernur laporkan langsung kepada Wapres.
“Hanya satu manajemen kepemilikan lahan selalu menjadi kendala. Banyak dimiliki BUMN, HGU, dan konglomerasi tanah. Kadang-kadang saya kalau di lapangan naik motor, banyak melihat tanah tidak ditanam atau tidak produktif,” ujar Emil.
Merujuk sila kelima Pancasila, Gubernur berpendapat bahwa pengelolaan tanah menganggur ini dapat dimaksimalkan berbagai institusi kerakyatan seperti pesantren dan kelompok tani. “Agar lebih adil, maka kesejahteraan rakyat bisa tercapai,” pungkasnya.
Selain aplikasi Lapak Abah dan Ojek Desa, Wapres bersama Gubernur juga meresmikan Santri Digitalpreneur yang mencoba memberdayakan para santri menjadi seorang wirausahawan berbasis teknologi digital. (*)
