HALOJABAR.COM – Masalah netralitas ASN selalu menjadi sorotan setiap menjelang pelaksanaan Pemilu dan juga Pilkada. Oleh karenanya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cimahi akan melakukan pengawasan intensif terkait netralitas ASN ini.
Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Jusapuandy mengatakan, mulai 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024 akan masuk masa kampanye Pemilu serentak. Jangan sampai ketidaknetralan ASN di Kota Cimahi mengotori pelaksanaan Pemilu.
“Kami akan melakukan pengawasan intensif sebagai bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran, termasuk pelanggaran netralitas ASN,” ucapnya kepada wartawan baru-baru ini.
Dirinya menginginkan di Kota Cimahi tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti, Money Politic, pelanggaran Netralitas ASN, dan lain sebagainya. Bawaslu Kota Cimahi juga telah membuka Posko Pengaduan yang dibuka bagi umum yang ingin mengadukan terkait dugaan-dugaan pelanggaran netralitas ASN.
BACA JUGA: Demi Menjaga Netralitas ASN Jelang Pemilu 2024, Pemkab Garut Berencana Membentuk Tim Pantau
“Posko pengaduan sudah dibuka untuk pelanggaran Pemilu. Pastinya kalau ada laporan masuk kita tindak lanjut berdasarkan ketentuan,” ucapnya.
Disinggung soal pelanggaran netralitas ASN, dia menuturkan, Bawaslu kapasitasnga menerima laporan dan melakukan penindakan. Selanjutnya direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) karena terkait dengan ASN.
Dikatakannya pada pengalaman Pemilu sebelumnya, yakni pada Pilkada 2014 lalu, Bawaslu Kota Cimahi mendapati adanya pelanggaran netralitas ASN. Itu dulu sudah diproses dan diserahkan ke instansinya karena sudah terbukti melakukan pelanggaran pidana Pemilu.
Selain pengawasan terhadap ASN dan Parpol, dia menegaskan, Bawaslu Kota Cimahi pun akan melakukan pengawasan terhadap KPU. Apalagi, saat ini sejumlah logistik Pemilu sudah masuk di Gudang KPU Kota Cimahi. “Itu juga kita melakukan pengawasan melekat dan pengawasan langsung,” tandasnya.
