HALOJABAR.COM – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin mengaku hingga kini belum menerima surat dari Kemendagri terkait pencopotan maupun penggantian Pj Wali Kota Cimahi, Dikdik S. Nugrahawan.
Selain itu pihaknya juga tidak memiliki kewenangan terkait dicopotnya Pj Wali Kota Cimahi, Dikdik S. Nugrahawan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian pada Sabtu 7 Oktober 2023 lalu.
“Surat (pencopotan Pj Wali Kota Cimahi) belum terima, itu kan kewenangan Kemendagri,” ucapnya usai menghadiri Latihan Gabungan Fungsi Tingkat Polda dalam Rangka Penanganan Pelaksanaan Pemilu Tahap Inti Tahun 2024 di Lapangan Brigif, Kota Cimahi, Kamis 12 Oktober 2023.
Menurutnya, pencopotan jabatan Pj bukan kewenangan pihaknya melainkan murni kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selain itu semua Pj baik di tataran kabupaten/kota maupun provinsi akan terus dievaluasi Kemendagri pertiga bulan sekali.
BACA JUGA: Bey Machmudin Tanggapi Pencopotan Pj Wali Kota Cimahi
“Pj itu juga dievaluasi setiap tiga bulan, memang prosesnya seperti itu,” sambungnya.
Disinggung terkait masalah inflasi yang terjadi diberbagai kabupaten/kota di Jabar, Bey menyebutkan, pihaknya belum menerima raport atau surat resmi dari Kemendagri.
Termasuk terkait inflasi tinggi yang terjadi di Kota Cimahi yang tidak terkendali sehingga berdampak pada pencopotan jabatan Pj Wali Kota Cimahi Dikdik S. Nugrahawan, dirinya juga mengaku tidak tahu-menahu. “Saya tidak tahu, Pj itu kewenangan Kemendagri,” tukasnya.
Sedangkan setelah Pj Wali Kota Cimahi diganti, dirinya memberikan arahan khusus bagi para bupati dan wali kota di Jabar agar dapat fokus terhadap empat permasalahan utama. Seperti masalah inflasi, stunting, kemiskinan, dan sampah.
“Itu yang harus menjadi perhatian utama dari Pj bupati dan wali kota, termasuk permasalahan sampah,” tegasnya. ***
