“Dampak kekeringan ini yang perlu diwaspadai adalah ancaman kebakaran hutan dan lahan, gelombang panas atau kekeringan ekstrim, gangguan kesehatan dapat berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Bandung,” ujar Dadang Supriatna.
Ia pun berharap, dengan adanya rapat koordinasi tersebut dapat mengantisipasi dan menghadapi ancaman bencana kekeringan di Kabupaten Bandung dari dampak El Nino.
“Dengan dilaksanakan rapat koordinasi itu, kami berharap di antara OPD dan seluruh para pemangku kepentingan agar dapat diperoleh data kewilayahan yang update untuk bersama-sama dalam upaya menghadapi ancaman bencana kekeringan dampak El Nino di wilayah Kabupaten Bandung,” kata Dadang Supriatna.
Di lain pihak, Kepala Pelaksana BPBD Kab. Bandung Uka Suska Puji Utama mengungkapkan bahwa rapat koordinasi tersebut menghasilkan rekomendasi untuk menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan di wilayah Kabupaten Bandung.
Status siaga darurat tersebut berlaku hingga tanggal 23 September 2023. “Kemudian diperlukan tim siaga/pos komando menghadapi kekeringan agar koordinasi dan penanganan lebih terarah,” kata Uka Suska.
Ia pun berharap kepada para camat untuk memantau wilayahnya mengenai kondisi ketersediaan ari bersih, kebutuhan masyarakat dan pertanian. “Kemudian melaporkannya kepada OPD terkait/BPBD, apabila memerlukan bantuan lebih lanjut,” harapnya.
Fenomena El Nino ini, dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik Tengah dan mengurangi cuaca hujan di wilayah Indonesia. Selain itu, El Nino ini juga dapat memicu terjadinya kondisi kekeringan untuk wilayah Indonesia secara umum.***
