Hukuman Pidana Mati
Pada awal mulanya ada hukuman seumur hidup yaitu sudah ditentukan dalam pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang menyatakan bahwa “Pidana mati dijalankan oleh algojo atas penggantungan dengan mengikat leher di terhukum dengan sebuah jerat pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan dari bawah kakinya“.
Namun, pada akhirnya pasal tersebut diubah dan dijelaskan dalam Undang-Undang atau UU Nomor 2/PNPS/1964. Hukuman mati dijatuhkan pada orang-orang sipil dan dilakukan dengan cara menembak mati oleh beberapa algojo. Menurut pasal 10 KUHP, hukuman mati tergolong dalam salah satu pidana utama. Lalu, kejahatan yang divonis pidana mati sesuai dalam KUHP, antara lain:
1. Pasal 104 KUHP: Makar membunuh kepala negara.
2. Pasal 111 ayat 2 KUHP: Mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia.
3. Pasal 124 ayat 3 KUHP: Memberikan pertolongan kepada musuh pada saat Indonesia dalam keadaan perang.
4. Pasal 140 ayat 4 KUHP: Membunuh kepala negara sahabat.
5. Pasal 340 KUHP: Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu.
6 . Pasal 365 ayat 4 KUHP: Pencurian dan kekerasan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau mati.
Selain pasal-pasal tersebut, ada juga sebagian pasal dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang bisa mengontrol ke arah pidana mati. Lalu, pasal 118 dan pasal 121 ayat 2 menceritakan bahwa ancaman sanksi optimal bagi pelanggar merupakan pidana mati. Dalam pasal 2 ayat 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 juga menjelaskan tentang tindak pidana korupsi yang bisa diberlakukan sanksi mati.
Itulah tadi sedikit ulasan mengenai perbedaan hukuman mati dan seumur hidup yang berlaku di Indonesia hingga saat ini. Semoga bermanfaat.
