Namun, hal ini kemudian dikritik bahkan disebut sebagai “sumber bencana ekonomi” oleh pejabat kolonial yakni Steinmetz, Residen Semarang, dan De Wolff, pejabat Hindia Belanda. Bukan tanpa alasan, ternyata kebiasaan ini membuat bupati dan pamong praja bumiputera turut menggunakan dana pemerintah untuk beli baju.
Sempat ada diskriminasi fesyen
Kala itu, bupati dan pamong praja bumiputera mengenakan pakaian campuran ala tradisi setempat, pengaruh Islam, dan ala Eropa. Berbanding terbalik dengan rakyat jelata yang nggak punya uang untuk membeli baju baru dan secara implisit mereka memang ditabukan bergaya seperti orang Belanda.
“Pakaian Barat ditabukan bagi banyak orang, Jika ada pengecualian maka ini berlaku bagi orang-orang yang dekat dengan Belanda,” ucap Kees van Dijk dalam Sarung, Jubah, dan Celana: Penampilan sebagai Sarana Pembedaan dan Diskriminasi
Namun, hal ini kian memudar sejak tahun 1900-an, masyarakat kelas bawah mulai memiliki banyak pilihan untuk membeli pakaian baru. Hal ini digambarkan pada Harian De Locomotief edisi 30 Desember 1899, sudah terdapat potret masyarakat tidak mampu yang mulai berbelanja dan berpakaian ala Barat.
Kebebasan memilih mode pakaian ini berimbas pada pertumbuhan industri tekstil di Hindia Belanda. Mode pakaian lebih beragam dan pasar penjualan melebar.
Hingga kini, tradisi ini masih terjadi di Indonesia. Namun, yang perlu diingat adalah hal ini bukanlah suatu keharusan.***
