BACA JUGA: Menelusuri Jejak Demokrasi: Sejarah Pemilu di Indonesia Terlengkap
30. Jurdil (Jujur dan Adil)
Jurdil adalah prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan yang harus diterapkan dalam seluruh tahapan pemilihan.
31. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
KPPS adalah sekelompok orang yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan mengawasi proses pemungutan suara di tempat pemilihan umum.
32. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)
KPPSLN adalah kelompok yang bertugas menyelenggarakan dan mengawasi proses pemungutan suara di luar negeri. Mereka harus memastikan pra WNI di sana untuk berpartisipasi dalam pemilihan.
33. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
KPU adalah lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.
34. LADK (Laporan Awal Dana Kampanye
LADK adalah laporan yang disusun oleh calon atau partai politik untuk memberikan transparansi mengenai sumber dan penggunaan dana kampanye pada tahap awal.
35. LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)
LPPDK merupakan laporan yang berisi informasi terperinci mengenai penerimaan dan pengeluaran dana kampanye oleh calon atau partai politik selama periode kampanye.
36. LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)
LPSDK yakni laporan khusus yang mencatat sumber dan besaran sumbangan yang diterima oleh calon atau partai politik untuk mendukung kampanye mereka.
37. Luber (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia)
Luber adalah prinsip pemilihan umum yang mengacu pada karakteristik jika pemilihan harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.
38. Pantarlih (Panitia Pemutakhiran Data Pemilih)
Pantarlih yakni panitia yang bertanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, memastikan keakuratan dan keabsahan informasi pemilih.
39. Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
PPLN adalah panitia yang ditugaskan untuk mengorganisir pemilihan di luar negeri dan memastikan warga Indonesia di sama berpartisipasi dalam pemilihan.
