Hingga saat ini pengguna vape semakin banyak, bahkan terdapat komunitas pecinta vape. Biasanya komunitas pecinta vape tersebut berkumpul untuk membahas terkait vape, liquid, atau bahkan trik yang dapat digunakan ketika sedang menikmati vaping.
Meskipun sejak awal vape masuk hingga mengalami masa suram, bahkan kejayaan vape bangkit kembali di tahun 2015, namun dari tahun 2012 hingga 2017, vape belum mendapatkan status legal dari Pemerintah Indonesia.
Perkembangan vape di Indonesia pada tahun 2018, vape secara resmi dianggap legal oleh Pemerintah. Hal tersebut membuat para pengguna vape diharuskan untuk membayar pajak ke negara melalui cukai hasil tembakau.
Baca Juga: Sejarah dan Asal Mula Lensa Kamera hingga Perkembangannya di Dunia
Pajak cukai hasil tembakau tersebut terdapat pada liquid vape yang kamu gunakan. Menurut PMK 146/PMK.010/2017, mengenai Tarif Cukai Hasil Tembakau, maka HPTL atau liquid vape terkena tarif cukai sejumlah 57%. Tarif tersebut mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Juni 2018.
Hal tersebut mengakibatkan, seluruh produsen liquid diwajibkan untuk menempelkan pita cukai yang terdapat di kemasan liquid. Sehingga terhindar dari adanya produk liquid yang ilegal.
Tidak hanya liquid, namun device atau alat vape yang ilegal dapat berpotensi untuk disalahgunakan, bahkan bukan tidak mungkin jika didalamnya terkandung kandungan zat bahaya yang bukan standarnya. Contohnya seperti zat psikotropika, dan narkotika.
Hal ini pernah terjadi ketika vape sudah berstatus legal. Terjadinya kasus seperti ini menimbulkan keresahan bagi para pengguna vape, pengusaha vape, bahkan orang awam.
Permasalahan tersebut ditangani dengan tanggap oleh pemerintah dan asosiasi vape di Indonesia, untuk mengembalikan image yang baik bagi masyarakat. Salah satu hal yang dilakukan, di tahun 2019 para pecinta vape mengadakan acara diskusi yang bertajuk Indonesia Vaper Movement 2019.
